Wakil Ketua DPR Kecam Penembakan 5 PMI oleh Aparat Malaysia

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh dilakukan oleh otoritas Malaysia.

Akibat insiden ini 1 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka/

“Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangan tertulis (28/1).

Cucun menyayangkan penggunaan senjata api oleh APMM. Menurutnya, tindakan ini berlebihan.

“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” katanya.

Politisi PKB itu meminta pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan korban mendapatkan perawatan di Malaysia.

“Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” kata Cucun.

“Pemerintah juga harus memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia,” tambahnya.

5 PMI yang Ditembak Polisi Maritim Malaysia Disebut Unprocedural

Otoritas Malaysia mengungkapkan, 5 WNI ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, karena terlebih dulu menyerang Kepala Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang sedang melakukan tugas patroli pada Jumat (24/1) kemarin.

Dalam insiden itu, satu orang tewas dan 4 lainnya terluka. 3 korban luka dibawa ke rumah sakit di Serdang, sementara 1 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Klang.

Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.

Mereka adalah PMI unprocedural yang hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan kapal.

Selain isu kekerasan PMI, Cucun menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.

“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” tuturnya.