Wakil Ketua DPR: Negara Harus Hadir di Makan Bergizi Gratis, Maksimalkan APBN

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bicara soal usulan dari DPD soal program Makan Bergizi Gratis dibantu oleh zakat dari masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tak pernah memikirkan resource lain untuk program ini selain APBN.

"Kita dari awal tidak ada wacana pakai resource apa pun, karena Pak Prabowo ingin bahwa APBN yang ada ini betul-betul, sebetulnya kalau tadi tepat sasaran," kata Cucun din Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).

Menurutnya, APBN ingin dijadikan tonggak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, pada dasarnya prinsip APBN untuk kemaslahatan. Sejauh ini, anggaran di APBN untuk program ini sebesar Rp 71 triliun.

"Kemudian juga diberikan kepada yang lebih berhak, karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat. Makanya kan dipakai proyek-proyek yang sebetulnya lebih bermanfaat untuk peningkatan atau penyelesaian gizi buruk," tutur dia.

Kecerdasan anak menurutnya adalah prioritas Prabowo. Menghilangkan stunting dengan memberikan gizi cukup salah satu caranya.

Pekerja menyiapkan hidangan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (9/1/2025). Foto: Dok. kumparan

"Stunting tidak akan ada, kemudian juga bagaimana IQ-nya tingkat kecerdasannya akan setara dengan negara-negara lain. Nah makanya saya lebih setuju lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," tutur dia.

"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," tuturnya.

Perlu Support APBD

Cucun menjelaskan, Pemda sebaiknya juga ikut mensupport MBG untuk percepatan. Sebab, sinkronisasi penting.

"Ya kalau sekarang sharing ya, untuk percepatan ini misalkan, Pemda kan mereka punya penerimaan asli daerahnya, yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah (cek). Nah ini, selama ini bukan hanya makan bergizi gratis, kayak beban-beban misalkan yang welfare state itu, BPJS segala macam, ini kan sudah sharing sekarang antar Pemerintah Pusat dengan daerah," urainya.

"Sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD, makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat. Ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," tutup dia.