Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Wakil Ketua DPR soal Ramai Kritik Revisi UU TNI: Kita Lihat Nanti Pembahasannya
18 Februari 2025 14:49 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Revisi UU TNI mendadak disepakati untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (18/2).
ADVERTISEMENT
RUU TNI langsung masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2025. Artinya pembahasan RUU TNI akan bergulir dalam waktu dekat.
Dalam pembahasan RUU TNI di periode DPR 2019-2024 , ada beberapa pasal kontroversi dan menjadi perdebatan selain perubahan masa pensiun.
Di antaranya adalah potensi kembalinya dwifungsi ABRI lewat Pasal 47 ayat (2). Berdasarkan draft RUU TNI, diatur prajurit aktif bisa menduduki jabatan di kementerian dan lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit.
Lalu perubahan pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dalam draf RUU yang diubah menjadi, “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden,” yang dianggap malah memperluas fungsi TNI dari sekadar pertahanan menjadi juga mencakup keamanan dalam urusan sipil.
ADVERTISEMENT
Selain itu, mencuat usulan penghapusan aturan larangan perwira TNI untuk berbisnis. RUU TNI ini menuai ragam kritik dari sejumlah pihak salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir pun buka suara.
“Itu kan ada dibahas ya kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Adies meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu bagaimana pembahasan RUU ini dibahas di Komisi I DPR RI. Ia menekankan tugas utama TNI adalah mempertahankan NKRI.
“Tugas TNI kan jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. jadi kita akan lihat nanti,” kata Adies.
Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menunjuk dirinya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mengawal pembahasan RUU TNI.
ADVERTISEMENT
“Mestinya ya, mestinya (yang mengawal) adalah Menteri Pertahanan pasti, kemudian Menteri Hukum pasti. Nah seperti biasa Pak Mensesneg juga diminta ikut ngawal,” kata Prasetyo Hadi.