Wakil Ketua DPR Soroti Sekolah Minta Rp 60 Ribu ke Siswa untuk Beli Wadah MBG

Siswa menyantap makanan saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memantau pemberian makan bergizi gratis di SMP 12 Semarang, Senin (6/1/2025). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru dimulai Senin (6/1).

“Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen," kata Cucun dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1).

Cucun pun menyoroti kasus viral dugaan pengadaan wadah MBG. Diduga ada pihak sekolah yang menarik iuran Rp 60 ribu per anak untuk membeli wadah makan.

"Sempat viral adanya sekolah yang meminta uang sebesar Rp 30 ribu per anak untuk pembelian wadah makan terkait program MBG. Pada video itu disebutkan setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp 60 ribu," demikian keterangan Cucun dalam rilisnya. Cucun tidak menjelaskan di daerah mana sekolah yang dimaksud.

Padahal, kata Cucun, pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan. Oleh karenanya pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG.

Padahal, program MBG tidak memungut biaya tambahan. Hal-hal teknis seperti inilah yang menurut Cucun tidak boleh diabaikan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

"Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat," katanya.

Cucun pun meminta pemerintah menyiapkan sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

“Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis,” tuturnya.

Meski begitu, Cucun mengapresiasi pelaksanaan kick off program ini. Ia berharap agar program ini tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.

“Kita berharap tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” pungkasnya.