Wakil Ketua Komisi II: Anggaran PSU di 24 Pilkada Bisa Sentuh Rp 1 Triliun
·waktu baca 2 menit
PerbesarMahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024. Hasilnya, 24 daerah diputuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf mengatakan, dirinya telah menghitung anggaran kasar untuk PSU. Jumlahnya bisa capai Rp 1 triliun.
“Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp 900 (miliar) sampai 1 triliun,” kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Hitungan kasar tersebut adalah anggaran yang diperlukan oleh KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan.
“KPU menyampaikan kurang lebih Rp 496 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp 215 (miliar),” jelasnya.
Dede menjelaskan bahwa anggaran PSU itu akan diambil dari anggaran pemerintah daerah. Kalau anggaran dari daerah tidak cukup, lanjut Dede, anggaran akan dikucurkan dari APBN.
“Sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa pemerintah, jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat. Nah konotasi dapat ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama,” tutur politisi Demokrat itu.
Sementara Kemendagri mengungkapkan, dari 24 daerah yang harus dilakukan PSU, hanya 8 daerah yang tersedia anggarannya. Sementara 16 lainnya belum tersedia.
Berikut 16 daerah yang belum sanggup melakukan PSU:
Provinsi Papua
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Buru
Kabupaten Pulau Taliabu
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabupaten Serang
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Parigi Moutong
Kota Banjarbaru
Kota Palopo
Kota Sabang.