Wakil Ketua Komisi VIII: Prabowo Bentuk Badan Haji, Jangan Ulang Kebobrokan

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Makkah, Arab Saudi, Selasa (18/6/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ini merupakan salah satu badan yang baru dibentuk Prabowo.

Hari ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Irfan Yusuf, dan wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, rapat bersama dengan Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama serta stakeholder terkait untuk membahas kondisi penyelenggaraan haji.

Agenda yang dibahas adalah antara lain evaluasi haji 1445 H/2024 M. Hadir dari Kemenag antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latif.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto bersama Waketum Gerindra sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Alfarros Tebuireng, Gus Irfan Yusuf (Kepala Badan Penyelenggara Haji). Foto: Instagram/@gus.irfanyusuf

Wakil Ketua Komisi VIII Anshori Siregar menaruh harapan besar pada Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk. Sebab, kondisi di tahun sebelumnya dinilai terjadi sejumlah masalah.

"Jadi Bapak-bapak, selama ini ada Pansus Haji, penanganannya bobrok. Penanganannya ya ada kita dengarkan gak punya bus menunggu berjam-jam, berhari-hari, (pesawat) Garuda-nya delay, diputuskan Panja harga makanan, tapi di lapangan lain ada pemain-pemain semuanya," kata Anshori di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

"Jadi Menteri, mohon di sini. Bapak Prabowo sudah membuat satu badan, tujuannya badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi, jangan ulangi lagi kebobrokan itu," ujar dia.

Raker Komisi VIII DPR dengan Kemenag membahas evaluasi haji, Senin (28/10/2024). Foto: Dok Komisi VIII

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam raker dengan Komisi VIII DPR, Senin (28/10/2024). Foto: Dok Komisi VIII

Politikus PKS itu menilai, langkah Prabowo membuat Badan Penyelenggara Haji karena berkaca pada lembaga-lembaga lain yang sudah lebih dulu melakukan perbaikan ketika lembaga yang sudah ada belum maksimal bekerja.

Misalnya, masalah penanganan pekerja migran yang akhirnya dibuat BNP2TKI yang lalu berubah jadi BP2MI. Kemudian saat Kejaksaan, Polri, dan hakim, tak bisa lagi bekerja maksimal, pemerintah membuat KPK.

Jemaah haji berjalan melintasi terowongan Muaisim untuk melempar jumrah hari ketiga menuju Jamarat di Mina, Arab Saudi, Jumat (30/6/2023). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Untuk penyelenggaraan haji ke depan, Anshori mengajukan Kemenag membuat focus group discussion (FGD) kembali untuk membahas detail bagaimana penyelenggaraan haji saat ini dan apa yag harus dilakukan ke depan. Dengan begitu, transisi ke Badan Penyelenggara Haji bisa lebih baik.

"Saya ingin nanti mohon dilibatkan semua ini, dibuatlah beberapa bulan ini untuk transisi ini dibuat FGD. Kita kupas habis haji ini. Panggil Dubes Saudi, menterinya, jangan sampai haji kita dipermainkan," tutur dia.

"Mudah-mudahan kita usahakan berubah ini. Jangan lagi ada PR-PR lain. Saya dengan ada mau buat kampung haji, ada tanahnya 100 hektare pemerintah ini, semua kita kupas sama-sama," ucap dia.