Wakil Ketua MPR Soroti Kasus Dugaan Polisi Peras WNA di DWP: Bawa Citra Buruk

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno usai Focus Group Discussion (FGD) di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengomentari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap Warga Negara Malaysia saat penyelenggaraan festival EDM (Electronic Dance Music) tahunan terbesar di Indonesia, Djakarta Warehouse Project (DWP).

Waketum PAN itu menyayangkan sikap oknum kepolisian yang malah menjadi pelaku pelanggar hukum.

“Ini kan masalah pelanggaran dari tugas kepolisian yang sesungguhnya mereka adalah untuk menegakkan hukum memberikan ketertiban masyarakat yang ternyata justru mereka melanggar hukum,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (23/12).

Eddy menilai, peristiwa ini bisa mencoreng citra kepolisian yang tengah dibangun. Apalagi, kasus pelanggaran ini melibatkan warga negara asing.

“Apalagi itu terjadi pada warga negara asing yang membawa citra yang buruk di tengah-tengah upaya keras dari pimpinan Polri sekarang untuk memperbaiki citra polisi dan citra itu sudah baik di masyarakat,” ujar dia.

Eddy pun meminta pimpinan Polri untuk mengevaluasi bawahannya agar disiplin. Ia juga meminta agar oknum yang melakukan pemerasan ditindak.

“Jadi ada kasus disiplin yang perlu memang ditegakkan. Saya percaya bahwa pimpinan Polri dalam hal ini akan melakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran tersebut,” kata Eddy.

“Kami yakini bahwa pimpinan Polri akan melakukan penegakan hukum yang tegas kepada para oknum,” pungkas Eddy.

Kasus ini pertama kali diungkap oleh EDM Maniac Asia. Ratusan WN Malaysia diduga jadi korban pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan pemerasan dari oknum aparat.

Media sosial Malaysia juga ramai menyoroti tingkah oknum polisi tersebut. Mereka menyebut, oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urine mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia.

Oknum polisi diduga memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara Rp 32 miliar. Bahkan, ada klaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urine narkoba mereka negatif.

Terkait hal ini, sebanyak 18 personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran, diperiksa oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan penangkapan, pelecehan, dan pemerasan tersebut.