Walhi soal Polusi Udara Kepung Jakarta: Sektor Transportasi Penyumbang Utama

Warga beraktivitas di luar ruangan di sekitar Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Sufi Fitria Tanjung merasa pemerintah lalai terkait polusi udara yang makin mengepung Ibu Kota. Bagaimana penjelasannya?

"Ini bentuk kelalaian pemerintah dan pengabaian terhadap masukan masyarakat. Tahun 2019 CLS/Citizen Law Suit Udara dilayangkan masyarakat dengan materi yang bernas terkait apa yang perlu dilakukan. Tetapi pemerintah lamban mengeksekusi bahkan cenderung menyepelekan," kata Suci melalui pesan singkat, Selasa (15/8).

Tahun ini merupakan tahun kedua kemenangan gugatan Citizen Law Suit (CLS) atas pencemaran udara yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta pada 16 September 2021. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2022.

"Namun bukannya melaksanakan putusan pengadilan, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih memilih mengajukan kasasi pada awal Januari tahun ini."

Selain itu, ia menambahkan, kebijakan kontradiktif di tingkat Pemprov Jakarta justru malah dilakukan, seperti penghancuran trotoar pejalan kaki dan penghentian pembangunan jalur sepeda. Menurutnya, ini sudah menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah untuk mengatasi polusi udara.

"Kami tidak menyanggah bahwa sektor transportasi masih jadi penyumbang terbesar. Tetapi pernyataan pemerintah, terutama pemprov, seperti menegasikan kontribusi polutan dari sumber lain. Bahkan menyalahkan musim kemarau, dan sebagainya," katanya.

Polusi Udara di Jakarta berasal dari 8 PLTU Batubara. Foto: Walhi

Logika sederhananya menurut dia, konsentrasi polutan tetap tinggi. Musim kemarau hanya membuat polusi menjadi lebih terasa.

"Kalau musim hujan dianggap dapat membilas udara sehingga polusi akan luruh, kita justru mengkhawatirkan dampak pencemarannya akan mencemari ke tanah dan sumber-sumber air," ungkap dia.

Walhi juga sedang mendalami kaitannya polusi dengan tingkat kebakaran di Jakarta. Apalagi angkanya terus naik.

"Kami juga sedang mendalami adanya indikasi kontribusi dari angka kebakaran yang tinggi di Jakarta. Jika ditarik dalam empat bulan ke belakang, angka kebakaran di Jakarta ada di atas 50 kejadian. Yang terburuk ada di bulan Juni yang sampai menyentuh 74 kejadian. Penyebabnya rata-rata karena praktik pembakaran sampah dan instalasi listrik yang bermasalah. Diperburuk oleh kondisi pemukiman yang padat," urai dia.

"Jadi, masalah polusi udara sebenarnya lebih luas dari yang dinyatakan pemerintah. Tidak hanya transportasi dan industri manufaktur tetapi juga sector energi yang berasal dari 8 pltu di sekitar Jakarta dan persoalan tata ruang," tutup Suci.

Belakangan kualitas udara di Jakarta makin buruk. Hari ini, Selasa (15/8) misalnya, menurut IQAir indeks kualitas udara di Jakarta di angka 157 artinya TIDAK SEHAT.

Udara di Jakarta sudah terkategori tidak sehat ini sudah berbahaya dan bisa berakibat gangguan kesehatan bagi semua. Tidak hanya di kalangan yang rentan.