Wali Kota Bekasi Enggan Divaksin Corona Pertama: Pemimpin Itu Belakangan

7 Januari 2021 22:22 WIB
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Rencana vaksinasi corona di Indonesia sudah di depan mata. Meski BPOM belum menerbitkan izin darurat, pemerintah telah menetapkan jadwal vaksinasi pada 13 Januari.
ADVERTISEMENT
Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya mendapatkan vaksin, menyatakan siap menjadi orang pertama yang divaksin. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Namun tidak bagi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Meski mengaku siap kapanpun divaksin, Pepen -demikian ia disapa- mendahulukan tenaga kesehatan (nakes).
Petugas menurunkan vaksin corona Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/1). Foto: Rony Muharrman/ANTARA FOTO
Menurut Pepen, pemimpin seharusnya ada di barisan paling belakang sebagai penerima vaksin.
"Harusnya pemimpin itu belakangan, tidak mementingkan kepentingan bahwa pemimpin itu harus divaksin dulu sementara nakesnya belakangan," ujar Pepen kepada wartawan, Kamis (7/1).
Pepen menyebut tenaga kesehatan di Bekasi akan menjadi penerima vaksin prioritas. Ia menyebut total jumlah nakes yang akan menerima vaksin sebanyak 11.983 orang.
Skala prioritas itulah yang membuat Pepen mendahulukan tenaga kesehatan. Ia mengaku tak ingin egois dengan mengambil jatah tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dalam penanganan corona.
Seorang ibu memilih baju untuk putrinya di pasar Baru kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5). Foto: ANTARA FOTO/Paramayuda
"Kalau saya ambil jatah nakes satu untuk kepentingan saya, berarti saya sudah mengurangi siapa yang paling membutuhkan," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, Pepen menegaskan kepada warga agar tidak menolak vaksin ketika waktunya tiba. Sementara bagi warga yang menolak vaksin, kata Pepen, akan diberi peringatan dan edukasi. Adapun mengenai sanksi, masih menunggu konfirmasi dari Dinkes Pemprov Jabar.