Wali Kota Depok soal ERP Margonda: Masih Wacana, Belum Ada Kajian

10 April 2018 15:38 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Macet Margonda Raya akibat separator jalan (Foto:  Ainul Qalbi/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Macet Margonda Raya akibat separator jalan (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemprov Jawa Barat berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda, Kota Depok. Namun Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan pihak Pemprov dan pusat belum berkomunikasi dengannya soal hal itu.
ADVERTISEMENT
Idris menegaskan rencana itu baru sekadar wacana. Menurut Idris sejauh ini Kepala Dinas Perhubungan Jabar baru sampai tahap meminta pihak Dishub Kota Depok menginformasikan kondisi lalu lintas kendaaraan di Kota Depok.
"Kemarin Pak Kadis dua hari yang lalu kalau enggak salah, menghubungi mereka, ketemu dengan Dishub Kota Depok untuk menginformasikan kondisi kendaraan dan kondisi transportasi di Kota Depok," ucap Idris di Kantor Wali Kota Depok, Selasa (10/4).
"Baru sampai situ. Jadi ini baru wacana, saya simpulkan ini baru wacana. Kalau masalah ramai-ramai di medsos seperti itu ya berarti hoaks," imbuhnya.
Dasar pemberlakuan sistem ERP di Jalan Margonda tersebut, lanjut Idris, bahkan juga belum diketahui pasti. Sebab masih dalam proses kajian oleh pihak Pemprov Jabar.
ADVERTISEMENT
"Kita tanya ke Pemprov juga enggak tahu, belum ada dasarnya masih dalam wacana. Belum ada kajian, mereka akan mengkaji setelah (ada) informasi tentang lalu lintas," ungkap Idris.
"Bagus juga jadi ada hikmahnya. Hikmahnya itu mereka (Pemprov) ingin tahu kondisi kemacetan dan kondisi lalu lintas di Kota Depok. Nanti ini barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses kajian selanjutnya. Jadi masih wacana belum ada apa-apa , jadi bisa juga tidak dan sementara hoaks beritanya," tutupnya
Kadishub Kota Depok Dadang Wihana sebelumnya menyebut ERP akan diterapkan di Jalan Margonda sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan di sana. Dadang mengaku ide penerapan jalan berbayar itu tidak datang dari Pemkot Depok, melainkan dari Pemprov Jabar.
ADVERTISEMENT
Namun menurutnya, Pemprov Jabar sudah menunjuk lembaga konsultan untuk melakukan kajian soal penerapan jalan berbayar tersebut. Nantinya hasil kajian itu akan menjadi pertimbangan untuk menerapkan wacana itu.