news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Wali Kota Palu Tanggapi Tudingan Politikus Malaysia Soal Azab Gempa

25 Oktober 2018 6:59 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Walikota Palu, Hidayat gelar konfrensi press terkait bencana alam di Palu. (Foto: Raga Imam/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Walikota Palu, Hidayat gelar konfrensi press terkait bencana alam di Palu. (Foto: Raga Imam/kumparan)
ADVERTISEMENT
Gempa 7,4 magnitudo yang mengguncang Palu dan Donggala pada 28 September lalu turut mengundang komentar pemimpin oposisi Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad menyebut, bencana gempa dan tsunami yang menewaskan ribuan orang di Indonesia merupakan ‘hukuman dari Allah SWT’ karena adanya aktivitas LGBT di sana.
ADVERTISEMENT
Merespons hal itu, Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, selama memimpin Kota Palu ia tak pernah melihat perilaku seperti LGBT di publik. Menurutnya, dari pada harus berbicara mengenai topik kontroversial tersebut, justru yang diperlukan saat ini adalah mengajak semua pihak untuk introspeksi diri.
"Saya kira perilaku menyimpang pasti ada di setiap daerah, tapi saya belum melihat hal itu di Palu. Mungkin ada, tapi saya mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri, memohon petunjuk dari Allah SWT," kata Hidayat kepada kumparan, Rabu (24/10).
Hidayat mengungkapkan, pandangan seorang politikus dan seorang ahli pasti berbeda. Ia menyebut pandangan seorang ahli tentu lebih mengutamakan hasil penelitian sebelum menyampaikan hasilnya kepada masyarakat umum.
"Mungkin ada pandangan berbeda dari politikus dan para ahli, ada yang menyebut itu azab, tapi kan ada juga pendapat dari ahli, yang harus melakukan serangkaian penelitian," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
"Saya menekankan yang saat ini perlu kita lakukan semua adalah berintropeksi diri kepada Yang Maha Kuasa," tandasnya.
Pemimpin oposisi Malaysia Ahmad menyampaikan pandangannya tersebut di parlemen, saat dia memperingatkan tentang pengaruh yang berkembang dari komunitas gay Malaysia.
Dalam beberapa bulan terakhir di Malaysia, sebagian pejabat termasuk Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, juga berbicara menentang hak-hak kaum sesama jenis.