Wamenag Usul Petugas Haji 50-60 Persen dari TNI untuk Tingkatkan Layanan

4 November 2024 11:15 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Gathering Performance Review BPS (Badan Penerima Setoran) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Kuartal III yang digelar Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) di Padang, Sabtu (2/11/2024). Foto: Kementerian Agama
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Gathering Performance Review BPS (Badan Penerima Setoran) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Kuartal III yang digelar Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) di Padang, Sabtu (2/11/2024). Foto: Kementerian Agama
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo HR Muhammad Syafi'i mengatakan Kementerian Agama sedang mengusulkan pelibatan personel TNI sebagai petugas haji 2025.
ADVERTISEMENT
Hal itu sebagai upaya peningkatan layanan kepada jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci.
"Dalam rangka peningkatan pelayanan, petugas haji harus dikombinasi dengan TNI. Wacana pelibatan unsur TNI, semata-mata untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji karena masih ditemukan petugas yang tidak disiplin atau optimal dalam melayani jemaah," kata Romo dikutip dari rilis Kemenag, Senin (14/10).
Hal ini diungkapkan Romo usai membuka Gathering Performance Review BPS (Badan Penerima Setoran) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Kuartal III yang digelar Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) RI, Sabtu (2/11) malam di Padang.

Pangkat di bawah Kapten

Dia berharap, usulan tersebut dapat memperbaiki layanan terhadap jemaah haji asal Indonesia agar semakin baik, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang disampaikan jemaah usai menunaikan Rukun Islam kelima tersebut.
ADVERTISEMENT
"Nantinya Kementerian Agama mengusulkan kuota 50 hingga 60 persen personel TNI menjadi petugas haji, sedangkan sisanya bisa diisi oleh perwakilan dari organisasi masyarakat dan lainnya. Untuk TNI tentu pangkatnya yang di bawah kapten," katanya.
Namun lanjut Wamenag yang kerap disapa Romo ini menegaskan, pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji baru sebatas usulan sehingga akan ada tinjauan atau kajian mendalam dari berbagai pihak terkait.
"Saya ingin efektif ke depannya. Tahun ini pelaksanaan haji masih di bawah Kementerian Agama walaupun operatornya sudah mulai didelegasikan perlahan ke Badan Penyelenggara Haji," katanya.
Kementerian Agama sebut Romo, tentu tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaan haji. Ia mengapresiasi kerja keras dan kerja sama yang terus terjalin baik dengan BPKH maupun dengan stakeholder lain yang berusaha hingga saat ini.
ADVERTISEMENT
"Evaluasi dan inovasi ke depan kita akan laksanakan dengan rasa suka cita demi kepentingan jemaah. Karena tahun 2024 lalu kita adalah penerima kuota haji terbesar bahkan sepanjang tahun," ucap Romo.
"Mari kita satukan kerja keras ini menjadi perbaikan yang cemerlang di masa yang akan datang. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh BPKH dan stakeholder yang lain akan memberikan perbaikan bagi pelayanan jemaah," katanya.