Wamendagri Bima Arya Setuju Bansos Disetop untuk Jaga Pilkada

Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. Foto: Dok. Dukcapil Foto: Dok. Dukcapil

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dan Kemendagri, anggota Komisi II fraksi PDIP Deddy Sitorus menyarankan agar Bansos disetop sampai hari H pencoblosan Pilkada serentak 2024.

Deddy beralasan agar bansos tidak disalahgunakan untuk mendongkrak elektabilitas paslon-paslon di seluruh daerah.

Ketika dikonfirmasi, Wamendagri Bima Arya mengaku setuju dengan saran yang diberikan Deddy. Katanya, Kemendagri akan langsung bahas.

“Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya Bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” katanya, Senin (11/11).

“Tapi esensinya, substansinya, kami setuju,” sambungnya.

Bima menyebut jangan sampai ada kontroversi di lapangan karena hal ini. Ia pun akan menindaklanjuti saran tersebut.

“Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” ujarnya.

Di dalam rapat, Deddy menyebut pemberhentian pemberian bansos oleh Pemda harus dilakukan agar Pilkada menjadi seimbang.

“Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, Pak,” ujarnya.

“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari mana pun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” pungkasnya.