Wamendagri soal PSU Pilkada: Banyak Daerah Belum Beri Kejelasan Pendanaan

Wamendagri Bima Arya di kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Wamendagri Bima Arya mengungkapkan, masih banyak daerah yang belum memberikan kejelasan terkait kemampuan pendanaan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ada 24 daerah harus melakukan PSU Pilkada Serentak 2024.

"Jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," ujar Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3).

Untuk memastikan kesiapan anggaran, Bima menjelaskan Kemendagri telah melakukan koordinasi intensif, termasuk menggelar pertemuan daring dengan daerah-daerah terkait.

"Karena itu, siang tadi kami melakukan zoom meeting dengan semua. Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu. Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya. Jadi satu itu," jelas Bima.

Suasana rekapitulasi suara PSU calon anggota DPD Sumbar di salah satu TPS di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (13/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Jika pemerintah provinsi juga tidak mampu menanggung biaya PSU, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

"Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan tentang Kementerian Keuangan. Ini kita berpacu dengan waktu, karena ada tingkat waktu yang diberikan oleh KPU. Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik," kata Bima Arya.

Terkait kemungkinan pendanaan dari APBN, ia menyebutkan bahwa ada mekanisme pembagian anggaran.

"Bisa. Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," pungkasnya