Wamendagri Tekankan RUU Pemilu Tak Bongkar Semuanya, Harus Sesuai MK

Wamendagri Bima Arya di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut RUU Pemilu tak akan membongkar semua aturan. Ia hanya menekankan ada beberapa evaluasi.

“Tentu ada beberapa catatan terkait dengan politik uang, pendanaan pemilu, aspek penyelenggara itu kita perbaiki. Tapi bukan berarti kemudian kita membongkar lagi semua, enggak. Kita coba sekarang ini melakukan kodifikasi,” ujarnya di DPP Demokrat, Jakarta Pusat pada Senin (19/5).

“Mana-mana yang perlu untuk difokuskan. Belum tentu semuanya, tapi isu-isu yang sangat krusial,” sambungnya.

Ia juga menekankan penting ya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dari akademisi hingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilibatkan.

Pekerja mengangkat kotak suara saat pendistribusian logistik pemungutan suara ulang (PSU) di gudang logistik KPU Kutai Kartanegara di Tenggarong, Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (17/4/2025). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

“Yang kedua, penting untuk melibatkan semua. Ada perspektif akademis dan jangan sampai ahistoris. Karena kita harus pelajari semua keputusan MK,” ucap dia.

“Jangan sampai kemudian nanti undang-undang yang baru itu juga bertentangan dengan keputusan MK. Makanya harus partisipatif dan melibatkan semua,” sambungnya.

Politisi PAN ini pun menyebut pemerintah berharap memiliki banyak waktu untuk merevisi Undang-Undang Pemilu.

“Nah, pemerintah tentu berharap bahwa pembahasan ini punya cukup waktu yang lama. Karena jangan sampai nanti masuk ke tahapan,” tandasnya.