Wamenhaj Sebut Ada Mafia Haji di Saudi, Penentuan BPIH di DPR Digelar Tertutup
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah dan panja Komisi VIII DPR akan membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam.
Namun, rapat penentuan rincian biaya tersebut akan dilakukan secara tertutup.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan alasan di balik keputusan itu. Ia menyebut, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah permainan harga oleh pihak-pihak di Arab Saudi yang mengetahui rincian biaya haji Indonesia.
“Kami paham itu dari DPR, karena memang pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia,” kata Dahnil di gedung DPR.
Menurut Dahnil, kebocoran informasi soal besaran biaya haji kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga akomodasi dan layanan di Tanah Suci.
“Biasanya itu kalau sudah tahu harga kita berapa, kemudian tiba-tiba tempat akomodasi atau lokasi yang mau kita tuju jadi spekulasi lebih tinggi. Tiba-tiba dinaikinlah, banyak calolah,” ujarnya.
Dahnil menegaskan, rapat tertutup dilakukan demi menghindari campur tangan pihak-pihak yang disebutnya sebagai mafia haji.
“Kalau terbuka, itu membuka kemungkinan para mafia, para calo itu bermain. Dan itu yang dihindari oleh DPR dan juga oleh kami di Kementerian Haji dan Umrah melalui panja pemerintahan,” tutur Dahnil.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan biaya haji 2026 sebesar Rp 88 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, Rp 54 juta dibayar langsung oleh jemaah, sementara sisanya ditutup dengan dana optimalisasi.
Komisi VIII DPR RI masih berharap agar biaya itu bisa diturunkan. Keputusan final mengenai besaran BPIH 2026 rencananya akan diumumkan paling cepat pada 29 Oktober 2025.