Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Prabowo, Harus Segera Dilakukan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024. Lodewijk menyampaikan pilkada masuk dalam program cepat pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Lodewijk dalam keterangan, Rabu (30/10).

Lodewijk mengungkapkan kementeriannya sangat peduli untuk membuat pilkada berjalan kondusif aman dan lancar. Dengan begitu tidak terjadi konflik sehingga program pemerintah bisa terlaksana.

“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.

Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, masing-masing lembaga sudah memetakan. Ada tiga kategori yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah. Nantinya, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda.

Misalnya di Papua, ada 4 provinsi yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Karena di sana terdapat daerah yang masih memiliki masalah-masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama.

“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” kata politisi Golkar itu.

Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Lodewijk juga meminta BIN untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.

Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoaks, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Menurut Lodewijk, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam itu.

“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” tambahnya.