Wamensos Agus Jabo Kawal Kesiapan Tiga Daerah Ajukan Sekolah Rakyat
PerbesarTiga kepala daerah dari Mempawah, Rote Ndao, dan Aceh Utara antusias mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono turun langsung mengawal prosesnya agar pembangunan dapat segera terealisasi.
Dia menekankan bahwa ketersediaan lahan menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Mulai dari sertifikatnya, konturnya landai, airnya, sumber airnya bagus. Terus kemudian listriknya juga oke. Termasuk jalan masuk untuk ke sekolah itu juga besar karena untuk pembangunan,” jelasnya.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo kepada Bupati Mempawah Erlina, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Menurut Agus Jabo, kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan pemerintah daerah. Tidak hanya kelengkapan administrasi dan persuratan, lahan yang diajukan juga harus memenuhi sejumlah kriteria teknis agar dapat mendukung pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya negara memutus mata rantai kemiskinan melalui intervensi yang menyeluruh. Anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas pendukung, sementara keluarga mereka juga mendapatkan intervensi pemberdayaan.
Presiden Prabowo Subianto, kata Agus Jabo, ingin negara hadir untuk merawat dan mengurus anak-anak dari keluarga di bawah garis kemiskinan agar memperoleh kesempatan pendidikan yang dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.
Selain pendidikan bagi anak, orang tua siswa yang memenuhi asesmen juga akan mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) serta dukungan perbaikan rumah.
“Jadi ini komprehensif. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diperdayakan, rumahnya diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan pemerintah daerah kini menyiapkan lahan seluas 17,6 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita punya sekarang yang tersedia lahannya itu 17,6 hektare. Kami punya lahan ini, kami serahkan semua. Sisanya itu kita bikin integrated farming,” ujar Paulus.
Sebelumnya, Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan lahan Sekolah Rakyat pada 2026. Namun, luasan lahan yang disediakan dinilai belum mencukupi sehingga pemerintah daerah kembali mengajukan lahan yang lebih luas. Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Mempawah yang pengajuan lahan sebelumnya ditolak karena kurang sesuai. Kini, pemerintah Kabupaten Mempawah juga telah mengajukan lahan baru.
Senada dengan kedua bupati lain, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil berharap pengajuan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat menjadi perhatian dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami berharap menjadi prioritas jadi betul tepat sasaran,” kata Ismail.
Ia menyampaikan, Aceh Utara masih menghadapi tantangan kemiskinan dan stunting. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 24,37 persen, sementara angka stunting tercatat 32,4 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memperkuat pemberdayaan keluarga.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak, sementara orang tua mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.