Wapres AS Tawarkan Bantuan Keamanan pada Vietnam untuk Lawan China di LCS

25 Agustus 2021 14:23 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden AS Kamala Harris saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Kantor Pemerintah di Hanoi, Vietnam, Rabu (25/8). Foto: Manan Vatsyayana/Pool via REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden AS Kamala Harris saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Kantor Pemerintah di Hanoi, Vietnam, Rabu (25/8). Foto: Manan Vatsyayana/Pool via REUTERS
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menawarkan bantuan dan dukungan AS kepada Vietnam untuk meningkatkan keamanan maritim mereka. Ini menjadi salah satu upaya dalam melawan klaim China atas Laut China Selatan (LCS).
ADVERTISEMENT
Selain itu, Harris juga menawarkan lebih banyak kunjungan kapal AS ke perairan Vietnam. Penawaran itu disampaikan Harris kepada Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Wapres Vo Thi Anh Xuan, dan Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada Rabu (25/8).
Kamala Harris tengah melaksanakan kunjungan kerja di Singapura dan Vietnam selama tujuh hari. Rangkaian kunjungan ini bertujuan untuk melawan dan menyamai pengaruh China di kawasan Asia Tenggara, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan.
Di hadapan presiden Vietnam, Harris mengungkapkan perlu adanya peningkatan tekanan terhadap Pemerintah China atas klaim maritim mereka di LCS.
“Kita perlu mencari jalan untuk menekan, meningkatkan tekanan pada Beijing untuk menaati Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan untuk menantang perundungan oleh mereka serta klaim maritim yang berlebihan,” tegas Harris, sebagaimana dikutip dari Reuters.
ADVERTISEMENT
Ini menjadi kali kedua Harris “menyerang” China soal klaim atas LCS.
Dalam kunjungan di Singapura, Selasa (24/8), Harris menuding Pemerintah China melakukan penekanan dan intimidasi untuk mendukung klaim tak sah mereka di Laut China Selatan.
Wilayah LCS sendiri disengketakan oleh sejumlah negara yaitu China dan beberapa negara lain di Asia Tenggara termasuk Vietnam.
Laut China Selatan. Foto: Reuters
LCS merupakan salah satu pusaran masalah antara Amerika Serikat dan China. Negeri Tirai Bambu diketahui menolak keputusan pengadilan internasional dan bersikeras mempertahankan klaim Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus di Laut China Selatan yang bertabrakan dengan wilayah yang diklaim Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Bagi China, wilayah laut yang masih berada di dalam Nine Dash Line adalah sepenuhnya milik mereka. Nine Dash Line merupakan garis putus imajiner yang dibuat China atas dasar historis tanpa dasar hukum internasional yang kuat.
ADVERTISEMENT
Dalam beberapa tahun terakhir, tensi antara China dan Vietnam atas konflik LCS masih tetap tinggi.
Selama beberapa tahun terakhir pula, Vietnam diam-diam mendukung strategi Indo-Pasifik AS karena strategi ini membantu menentang klaim tidak sah China atas sebagian besar wilayah LCS.
Wakil Presiden AS Kamala Harris bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Kantor Pemerintah di Hanoi, Vietnam, Rabu (25/8). Foto: Evelyn Hockstein/Pool via REUTERS

Kerja Sama Keamanan Perairan Vietnam

Gedung Putih mengungkapkan, salah satu bantuan yang ditawarkan oleh Harris adalah kunjungan oleh kapal Angkatan Laut dan pesawat AS ke perairan Vietnam.
Ia juga menawarkan penempatan kapal layar Penjaga Lepas Pantai AS ke perairan Vietnam, meliputi armada 24 kapal patroli, fasilitas pangkalan, dermaga, pelatihan penegakan hukum bagi AL Vietnam, serta aktivitas gabungan lainnya yang membantu Vietnam dalam memperkuat keamanan maritim mereka.
AS juga meluncurkan proyek bantuan USAID sebesar 36 juta USD (Rp 519 juta) selama lima tahun untuk membantu peningkatan transisi Vietnam ke energi bersih.
ADVERTISEMENT
Selain itu, AS juga mengumumkan penurunan tarif atas ekspor jagung, gandum, produk daging babi dari AS ke Vietnam untuk mengurangi defisit perdagangan antarnegara.
Harris juga akan menandatangani kontrak sewa untuk kompleks Kedutaan Besar AS di Hanoi sebagai upaya untuk mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara.