Wapres Filipina Kembali Terancam Dimakzulkan, Dituding Salah Gunakan Dana Publik

Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengadakan konferensi pers di sebuah rumah sakit di Quezon City, Metro Manila, Selasa (26/11/2024). Foto: JAM STA ROSA/AFP

Upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali digulirkan.

Tokoh masyarakat sipil dan anggota koalisi kiri mengajukan pengaduan impeachment terhadap Sara Duterte pada Senin (2/2) di Manila, dengan tudingan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Pengajuan ini menghidupkan kembali proses pemakzulan atau impeachment yang sebelumnya dihentikan Mahkamah Agung Filipina tahun lalu.

Dua pengaduan tersebut menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran saat Sara menjabat Menteri Pendidikan, serta tuduhan lama bahwa ia pernah mengancam akan membunuh Marcos—tuduhan yang dibantahnya.

Para pengunjuk rasa memegang poster saat unjuk rasa di monumen People Power di Manila pada tanggal 31 Januari 2025, untuk mendukung pengaduan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina Sara Duterte. Foto: Ted ALJIBE / AFP

Menurut AFP, pengajuan pemakzulan ini diajukan bertepatan dengan dimulainya sidang di DPR Filipina terkait pengaduan impeachment terhadap Presiden Marcos. Marcos dituding terlibat korupsi dalam skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang nilainya membengkak.

Sesuai konstitusi Filipina, jika DPR meloloskan impeachment, kasus akan dibawa ke Senat untuk diadili. Putusan bersalah dapat berujung pada pencopotan jabatan dan larangan seumur hidup berkiprah di dunia politik.

Sara Duterte, putri mantan presiden Rodrigo Duterte, saat ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam pemilihan presiden Filipina 2028.

“Sudah saatnya Wakil Presiden Sara dimintai pertanggungjawaban,” kata anggota DPR Leila de Lima, yang mendukung salah satu pengaduan. Ia menyebut pengaduan terbaru ini lebih ringkas namun berbasis tuduhan yang sama dengan laporan sebelumnya.

Wakil Presiden yang baru terpilih Sara Duterte berfoto dengan Presiden baru terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., pada upacara pelantikan di Museum Nasional di Manila, Filipina, 30 Juni 2022. Foto: Eloisa Lopez/REUTERS

Inti dari kedua pengaduan tersebut adalah dugaan pengeluaran tak jelas sekitar 10 juta dolar AS selama masa jabatan Sara sebagai menteri pendidikan.

Upaya pemakzulan tahun lalu sempat lolos di DPR, tetapi kandas setelah Mahkamah Agung memutuskan proses tersebut melanggar aturan konstitusi soal larangan pengajuan lebih dari satu pengaduan impeachment dalam setahun. Putusan itu kembali ditegaskan pekan lalu.

Menanggapi pengaduan terbaru, tim kuasa hukum Sara Duterte menyatakan yakin seluruh tuduhan akan terbukti tidak berdasar.