Wapres Gibran Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan
PerbesarWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Banjarbaru, Kalimantan Selatan; dan Kubu Raya, Kalimantan Barat; untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.
Dalam kunjungannya, Gibran menegaskan, karhutla harus ditangani secara menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya.
Ia juga mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
"Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (10/9).
Selain itu, Gibran menekankan, penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan.
"Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur," imbuhnya.
Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Gibran juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kondisi udara yang belum pulih. Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden.
"Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden," ungkapnya.
Lebih jauh, Gibran mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.
"Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik," pungkas dia.