Wapres JK: Pemerintah Tak Pernah Kendalikan Masjid

15 Juni 2017 19:39 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
ADVERTISEMENT
Wapres Jusuf Kalla sore ini meluncurkan program kemitraan antara Kementerian Pariwisata dengan Dewan Masjid Indonesia untuk pengembangan wisata religi. JK menghadiri acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, JK sempat menyinggung soal banyaknya masjid di Indonesia. Jumlah masjid yang banyak ini sempat membuat kaget Raja Salman saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.
"Dalam pertemuan saya dengan Raja Salman dan beberapa menteri, saya sempat memuji beliau sebagai penjaga dan pengasuh dua masjid yang penting. Saya bilang, saya Ketua Dewan Masjid dan melayani 800.000 masjid di Indonesia terkejut beliau," ujar JK di kantor Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Raja Salman, lanjut JK, lalu menanyakan kepada penterjemah, apa benar jumlahnya 800 ribu masjid.
"Raja Salman kemudian tanya kepada interpreter saya, 8.000 atau 800.000? Betul tidak? Betul katanya. Terus beliau bertanya ke dubesnya dan memang benar," ujar JK sambil disambut tawa para pengunjung.
JK teken MOU di Kementerian Pariwisata  (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
JK teken MOU di Kementerian Pariwisata (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)
Dari situlah JK menyimpulkan bahwa Indonesia menang dibandingkan Arab Saudi dari segi jumlah masjid. "Saya mesti katakan malam ini, apa yang lebih baik dari Indonesia dibandingkan Saudi? oh, soal masjid," ujarnya lagi.
ADVERTISEMENT
Apalagi, kata Wapres, sebanyak 95 persen masjid Indonesia dibangun sendiri oleh masyarakat. Hal ini berbeda dari Malaysia di mana masjid dibangun oleh negara.
Dari kenyataan ini, kata dia, bisa disimpulkan bahwa pemerintah sama sekali tidak mungkin mengendalikan masjid. Sebab, hampir 95 persen masjid dibangun oleh masyarakat.
"Jangan mengarahkan seakan-akan masjid bisa dikendalikan (pemerintah) karena memang masyarakat yang membuat. Kita, pemerintah, hanya mengarahkan yang baik," tuturnya.