Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Perdana Menteri Djibouti Abdoulkader Kamil Mohamed. Kedua pemimpin membahas kerja sama RI-Djibouti khususnya di bidang geothermal.
ADVERTISEMENT
"Kami telah menyepakati berbagai (bentuk kerja sama) antara Indonesia dan Djibouti khususnya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kerja sama geothermal," sebut Abdoulkader di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
"Kami senang sekali mendapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia," kata dia.
Abdoulkader berharap agar Indonesia dapat berinvestasi di Djibouti untuk meningkatkan keahlian para ahli di bidang geothermal. Salah satu bantuan yang bisa diberikan Indonesia berupa beasiswa bagi para ahli geothermal Djibouti.
"Wakil Presiden RI telah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendidikan bagi mahasiswa Djibouti untuk datang dan mempelajari di bidang industri geothermal di Indonesia," tuturnya.
Di samping kerja sama geothermal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang mendampingi pertemuan JK dan PM Djibouti, meminta dukungan negara di Afrika itu untuk pencalonan RI sebagai anggota Dewan HAM PBB.
ADVERTISEMENT
"Pada kesempatan tadi sekaligus kita juga meminta dukungan untuk Indonesia, karena Indonesia sedang mengusulkan pencalonan untuk (anggota) Dewan Hak Asasi Manusia di PBB, dan langsung di iya kan oleh PM Djibouti," kata Retno di Istana Wapres.
Selain itu, Retno mengatakan, Wapres JK mengucapkan terima kasih kepada Abdoulkader atas bantuan Djibouti pembebasan WNI yang sempat ditahan oleh kelompok bersenjata di Yaman 2 tahun lalu.
"Pak Wapres mengatakan terima kasih bahwa pada saat evakuasi dari Yaman sekitar 2 tahun yang lalu, salah satu exit-nya itu kan dari selatan Yaman yang berdekatan dengan Djibouti, dan Djibouti memberikan bantuan untuk evakuasi warga negara kita," jelas Retno.