Warga Depok Positif Corona, Pemerintah Harus Awasi Ketat Pintu Masuk WNA ke RI

2 Maret 2020 13:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu.  Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menyatakan 2 WNI yang tinggal di Depok, Jawa Barat positif virus corona. Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengimbau pemerintah untuk memperketat akses masuk warga negara asing ke Tanah Air untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Kita enggak menyalahkan siapa-siapa yang jelas sebagai Komisi IX mengimbau bagaimana pemerintah tetap mempersiapkan itu terutama di bandara-bandara internasional agar jangan sampai kelewatan. Di Indonesia ini kan banyak pulau, banyak pintu-pintu masuk di luar yang resmi," kata Sri kepada wartawan, Senin (2/3).
"Nah, itu juga diantisipasi bagaimana bekerja sama dengan kepolisian yang perbatasan, daerah perbatasan menurut saya juga perlu diantisipasi, seperti di pulau-pulau Sumatera untuk pergi ke Malaysia itu kan gampang banget, Kalimatan juga," lanjutnya.
Selain itu, Sri mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan, salah satunya rajin mencuci tangan. Sebab, kata dia, virus corona dapat menyebar melalui apa saja.
"Kita tidak bisa menghentikan, menyetop, virus itu kan ada di mana-mana, artinya kalau sudah ada bisa melalui udara, bisa di mana-mana," tuturnya.
Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta. Foto: Shutter Stock
Sri juga menuturkan sebaiknya masyarakat mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk tidak berkumpul di tempat keramaian sementara waktu. Ia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan masker untuk beraktivitas.
ADVERTISEMENT
"Gunakan masker ketika beraktivitas di luar, kita enggak tahu juga virusnya di mana," ucapnya.
Lebih lanjut, Politikus PDIP itu yakin pemerintah akan melakukan sejumlah langkah antisipasi. Sri juga meminta agar pemerintah terus berkoordinasi dengan WHO.
"Kalau pun bentuk satgas, pemerintah yang tahu persis langkah-langkahnya. Itu pun pemerintah selalu berkoordinasi dengan WHO soal standarnya, semuanya yang dilakukan menurut saya sudah cukup," pungkas Sri.