Warga Gaza Kelaparan Akibat Serangan Israel

Keluarga pengungsi dari Khan Younis mendirikan tenda pengungsian di wilayah Rafah yang berbatasan Gaza dengan Mesir. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Warga Gaza terancam kelaparan akibat serangan Israel selama dua bulan terakhir. Di saat bersamaan pada Selasa (12/12) ini Majelis Umum PBB akan menggelar voting demi mendesak gencatan senjata di Gaza.

Menurut laporan The U.N. World Food Programme (FAO) setengah dari populasi Gaza menderita kelaparan.

Lebih parahnya lagi, mayoritas dari 2.3 juta penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. Sejumlah warga mengaku sulit mendapat tempat pengungsian dan makanan.

Salah satu bayi prematur Palestina yang dievakuasi dari Gaza mendapat perawatan di Kairo, Mesir, Senin (6/12/2023). Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

"Kelaparan mengintai semua orang," ucap badan PBB urusan pengungsi Palestina UNRWA seperti dikutip dari Gaza seperti dikutip dari Reuters.

Pengakuan sebagian besar warga Gaza, tentara Zionis memerintahkan mereka keluar dari rumahnya. Padahal kondisi sedang dingin dan kelaparan, di sisi lain Israel juga memperkuat serangan.

Mereka menambahkan situasi semakin sulit akibat penjarahan truk bantuan. Harga-harga sembako di Gaza juga semakin tinggi.

Serangan Israel selama dua bulan terakhir telah menewaskan 18.205 orang d Gaza. Korban luka sudah menyentuh angka nyaris 50 ribu orang. Laporan terbaru pada Senin (11/12) diungkap Kementerian Kesehatan Gaza.

Asap mengepul di atas bangunan yang hancur di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, terlihat dari Israel selatan, Rabu (6/12/2023). Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS

Atas kondisi yang kian parah, sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB pada Selasa ini diprediksi akan menyetujui resolusi desakan gencatan senjata di Gaza.

Rancangan resolusi ini serupa yang diajukan di Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu. Sayangnya rancangan yang disepakati mayoritas anggota DK PBB diveto sekutu dekat Israel, Amerika Serikat.

Resolusi Majelis Umum PBB jika disahkan tidak mengikat. Akan tetapi, resolusi itu punya tanggung jawab politik untuk dijalani. Selain itu resolusi Majelis Umum dianggap sebagai refleksi pandangan global.