'Warga Jaga Suara' Terima 500 Aduan Kejanggalan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Ilustrasi tinta di jari usai ikut Pemilu 2024. Foto: Shutterstock

Warga Jaga Suara, salah satu organisasi pemantau Pemilu 2024, menerima 500 laporan kejanggalan atau ketidakwajaran pelaksanaan Pemilu. Dari manipulasi hasil hingga mobilisasi dan intimidasi.

500 laporan tersebut berasal dari relawan dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka menyampaikan atau melaporkan kejanggalan itu lewat aplikasi dan laman resmi Warga Jaga Suara.

“Poin ketiga yang kami laporkan adalah laporan dugaan atau pun ketidakwajaran (…) yang kita terima 500 lebih, tapi 500 lebih itu ada yang anonim dan memang mereka tidak mau di-publish, yang bisa di-publish oleh kita ada 419 dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh publik kepada aplikasi kita ataupun website kita,” kata Hendra Wijaya, Koordinator Nasional Warga Jaga Suara, saat menyampaikan laporan publik ke-2 mereka di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

419 laporan itu dibagi dalam berbagai kriteria permasalahan:

Termasuk kejanggalan yang disoroti Warga Jaga Suara adalah soal permasalahan Sirekap KPU. Perhitungan suara dalam kanal rekapitulasi KPU dinilai penuh kekeliruan.

“Sampai hari pun, kami dan kita semua belum tahu, Sirekap itu mungkin laporan publiknya bagaimana, sistemnya dibuat oleh siapa saja, bagaimana cara pekerjaan dan segala macam kita belum mengetahui itu,” kata Hendra.

Dia menegaskan dan mewanti-wanti, jangan sampai kekacauan Sirekap justru malah menghambat perhitungan manual secara manual di kecamatan-kecamatan.

“Memang ada ketidakwajaran dalam proses, tentu kami harus mengakui itu, tim kami juga menemukan beberapa permasalah, tetapi itu bukan menjadi acuan utama Pemilu kita harus berhenti, atau Pemilu kita harus selesai. Itu harus dilanjutkan hingga akhir perhitungannya,” pungkas Hendra.