news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Warga Malaysia Buat Petisi Tolak Penunjukan Tajuddin Jadi Dubes di Indonesia

20 Mei 2022 17:05 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tajuddin Abdul Rahman. Foto: Facebook/Tajuddin Abdul Rahman
zoom-in-whitePerbesar
Tajuddin Abdul Rahman. Foto: Facebook/Tajuddin Abdul Rahman
ADVERTISEMENT
Masyarakat Malaysia segera membuat petisi yang memprotes penunjukan Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia pada Rabu (18/5/2022).
ADVERTISEMENT
Mengatasnamakan 'Bangsa Malaysia', petisi itu muncul dalam situs change.org. Petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 21.000 tanda tangan hingga kini.
Sepanjang karier politiknya, Tajuddin punya reputasi kontroversial. Pada 2015, dia mengancam orang China-Malaysia. Tajuddin mengatakan, dia akan menampar mereka bila membawa komplainnya ke luar negeri.
Petisi itu menegaskan, warga tak akan melupakan ucapan-ucapan menghinanya tersebut. Unggahan itu kemudian menggarisbawahi tanggapan lain dari Tajuddin pada 2021.
Pihaknya merujuk pada kecelakaan Lintas Rel Terpadu (LRT). Insiden tersebut mencederai puluhan orang. Tiga korban bahkan harus menjalani perawatan medis intensif.
Saat itu, Tajuddin tengah menjabat sebagai ketua Prasarana Malaysia. Perusahaan milik negara itu mengoperasikan jalur kereta api di Malaysia.
Tajuddin Abdul Rahman. Foto: Facebook/Tajuddin Abdul Rahman
Tajuddin lantas menanggapi kabar kecelakaan itu. Dia sempat menghadapi kritik lantaran tidak hadir di lokasi kecelakaan.
ADVERTISEMENT
Sehari setelahnya, Tajuddin kembali menerima cercaan berkat komentarnya. Ketika konferensi pers, dia menggambarkan kecelakaan itu sebagai dua kereta yang berciuman.
"Konferensi persnya sebagai Ketua Prasarana saat itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang jahat, bodoh, dan sombong - tidak memenuhi syarat untuk mewakili Malaysia dalam kapasitas apa pun," tulis petisi tersebut.
"Rakyat tidak melupakan pernyataannya bahwa tabrakan LRT itu 'normal', dan ketika dia tertawa ketika menggambarkan kecelakaan itu sebagai 'dua mobil yang saling berciuman'," sambungnya.
Menyusul komentar tersebut, masyarakat lantas membuat petisi yang ditandatangani oleh 139.600 orang. Pria berusia 74 tahun itu kemudian dicopot dari jabatannya dua hari usai konferensi pers.
Petisi teranyar menyerukan agar pemecatan itu terulang kembali.
ADVERTISEMENT
"Petisi sebelumnya berhasil memecatnya sebagai Ketua Prasarana, sekarang saatnya untuk memecatnya sebagai Duta Besar," imbuh petisi itu.
"Sudah cukup orang Malaysia malu! Kita sebagai rakyat sekarang harus berdiri membela nama baik negara," tegasnya.
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zainal Abidin bin Bakar di Istana Merdeka Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Sebagai Dubes Malaysia untuk Indonesia, Tajuddin akan menggantikan Zainal Abidin Bakar. Dia dikabarkan mulai resmi bertugas di Jakarta pada bulan ini.
Namun, berbagai pihak mengutuk pencalonan politisi UMNO tersebut. Anggota parlemen Pasir Salak itu telah mengukir impresi yang sulit dihilangkan dari benak.
Mantan Dubes Malaysia untuk Belanda, Noor Farida Mohd Ariffin, merupakan salah satu figur yang menolaknya. Dia mengatakan, penunjukan itu tidak bijaksana.
Sebab, Tajuddin tidak memiliki kemampuan diplomatik yang mencukupi. Terlebih, Indonesia adalah negara penting bagi Malaysia.
ADVERTISEMENT
Mantan diplomat Malaysia, Dennis Ignatius, menyuarakan kekhawatiran serupa. Dia mengatakan, Tajuddin bahkan tidak memiliki keterampilan itu sama sekali.
Baginya, Indonesia layak mendapatkan figur yang lebih baik lantaran merupakan mitra bilateral terpenting Malaysia.
"Tetapi mengingat hubungan dekat antara Malaysia dan Indonesia, akan sulit bagi Indonesia untuk menolak," jelas Dennis, dikutip dari Free Malaysia Today.
Kunjungan Kerja PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, (1/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
Pengangkatan Tajuddin turut dikritik habis-habisan oleh oposisi. Mereka mengatakan, pejabat politik kerap gagal menegakkan profesionalisme institusional.
"Penghapusan Tajuddin dari Prasarana adalah contoh bahaya penunjukan politik," tegas anggota parlemen Partai Keadilan Rakyat (PKR), Sim Tze Tzin.
Kendati demikian, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berteguh pada keputusannya. Dia membela penunjukan Tajuddin dengan menggambarkannya sebagai politisi berpengalaman. Ismail menambahkan, pengangkatannya bahkan disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
"Kami tidak bisa memuaskan semua orang," ujar Ismail.