Warga NU Alumni UGM Tolak Penerimaan Kelola Tambang Batu Bara untuk Ormas

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) menggelar konferensi pers terkait sikap mereka terhadap penggunaan energi terbarukan dan penolakan tambang batu bara di Indonesia yang diserahkan ke Ormas, Minggu (9/6).

Peneliti Pusat Studi Energi UGM, Ahmad Rahma Wardhana, mengatakan alasan mereka menolak tambah diserahkan ke ormas, salah satunya adalah tambang dapat merusak lingkungan.

"Saya ingin sampaikan kenapa kita atau NU harus menolak tambang, harus tidak masuk di dunia tambang. Pertama begini, secara lingkungan hidup itu batu bara jelas merusak, tidak bisa dibantah. Baik dari penambangannya yang merusak lingkungan dan karena penambangan terbuka, maupun dari sisi penggunaannya sebagai pembangkit listrik. Yang itu memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan," kata Ahmad dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (9/6).

Menurut Alumni KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) UGM ini, penolakan itu juga sejalan dengan sikap Indonesia yang mengkampanyekan transisi energi terbarukan.

Ia menilai, seharusnya Indonesia yang telah mendapatkan hibah ratusan juta US dolar untuk menutup pembangkit listrik dari batu bara, harus menjalankan transisi energi terbarukan.

"Menjelang G20, Indonesia itu sangat gencar mengkampanyekan transisi energi sedemikian rupa, sehingga mendapatkan hibah internasional sekian ratus juta US Dolar atau ratusan triliun untuk termasuk menutup beberapa pembangkit listrik batu bara," ucap Wardhana.

Masuknya NU ke Tambang Batu Bara

Wardhana mengatakan, masuknya NU di dunia pertambangan dinilai dapat menghambat proses transisi energi. Sebab, para pengusaha batu bara yang selama ini ingin meninggalkan bisnis itu jadi berpikir dua kali.

"Tetapi ketika NU masuk, itu mereka akan ragu untuk melanjutkan transisi. Kenapa? NU itu dikenal sebagai lembaga yang punya pengaruh sosial politik yang besar. NU punya image sebagai lembaga yang menentukan halal, haram, atau makruhnya sesuatu. Para pengusaha batu bara dan pembangkit listrik batu bara yang mulai beralih itu jadi ragu. Wong NU saja mulai masuk batu bara, kenapa saya harus pergi?" tuturnya.

Wardhana menilai, NU yang memiliki pengaruh sosial politik yang besar di Indonesia, akan membuat transisi energi menjadi batal. Semua karena keikutsertaan NU di dunia pertambangan.

"Ini mereka jadi ragu. NU bukan hanya menghalalkan, tapi menganjurkan. Kenapa menganjurkan, karena langsung ikut. Sehingga kalau ini dilanjutkan oleh PBNU, agenda transisi energi di Indonesia bisa batal," ungkap Wardhana.

Selain itu, ia menyebut, saat ini perubahan iklim semakin terasa. Ia khawatir, dalam kondisi tertentu saat desakan semakin kuat, para pengusaha tambang batu bara akan menjadikan dalil kemaslahatan umat sebagai alasan keberlanjutan usaha mereka.

"Pada titik tertentu di masa depan, kalau NU tetap memilih (mengoperasikan tambang), kemudian dampak perubahan iklim yang sekarang sudah terasa itu semakin terasa, nanti pembangkit listrik tambah enggak mau ditutup. Alasannya sederhana, saya beli batu bara dari tambangnya NU. Kalau saya tutup pembangkit listrik saya, berarti saya nanti merusak kemaslahatan umat. Karena berarti saya menghentikan usahanya NU," jelasnya.

Terakhir, ia khawatir NU akan berada pada posisi percepatan perubahan iklim yang mengkhawatirkan jika terlibat dalam tambang.

"Dan kalau itu terjadi, berarti NU turut serta dalam berkontribusi rencana perubahan iklim yang menyeluruh," pungkasnya.

Berikut pernyataan sikap warga NU alumni UGM:

Penjelasan NU

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul usai menghadiri acara Jawa Timur Bershalawat di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12/2023). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, mereka sudah membentuk perusahaan terbatas (PT) untuk menggarap bisnis ini. Tapi akan menggandeng pihak ketiga di ahli bidang pertambangan.

"PT ini kan nanti mendapat izin, izinnya nanti berapa hektar, syarat-syaratnya seperti apa segala macam. Dalam rangka pelaksanaan teknisnya tentu nanti ada konsultan, ada pihak-pihak yang profesional di bidang itu untuk bisa bekerja sama," ujarnya kepada kumparan, Sabtu (8/6).

Gus Ipul menuturkan pihak ketiga di bidang profesional diperlukan karena bisnis tambang batu bara rumit. Terutama masalah lingkungan pascatambang.

"PT ini tidak mungkin menggarap sendiri kan semua pemegang izin kan umumnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang garap ada sendiri dan itu pasti rumit. Pasti diserahkan kepada ahlinya," kata Gus Ipul.

Sementara ini, Gus Ipul enggan menyebut nama perusahaan yang dibentuk dan akan dijelaskan Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab bisnis ini oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya.

"Untuk kepengurusannya nanti sementara ini kita dari PBNU nanti dijelaskan Gus Gudfan penanggung jawabnya kan Gus Gudfan. Itu Gus Gudfan itu Bendahara Umum," kata Gus Ipul.