Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Memakai lencana kepresidenan pertama kalinya dipadu dengan batik cokelat, Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama usai dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu (20/10).
Diapit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo menamai kabinetnya sebagai Kabinet Merah Putih. Nama tersebut identik dengan nama koalisi Prabowo di Pilpres 2014.
Pemilihan nama Merah Putih bukan tanpa sebab. Kabinet Prabowo memang berisi nama-nama yang berasal dari beragam suku bangsa. Seperti dari Aceh, Bugis, Jawa, Batak, Sunda, Bali, Minahasa, Banjar, Minang, hingga Papua.
“[Nama kabinet sesuai] dengan kesepakatan para ketua umum [partai] koalisi kami,” kata Prabowo yang didukung 7 dari 8 parpol di parlemen.
Prabowo lalu menyebut satu per satu nama menteri maupun wakil menteri (wamen) di kabinetnya. Dari pengumuman tersebut, teka-teki jumlah pasti kementerian di era Prabowo terjawab. Total terdapat 48 kementerian (7 di antaranya kementerian koordinator) yang berada di bawah komando Prabowo.
Jika ditambah dengan lembaga setingkat menteri seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Komunikasi Presiden, dan Sekretariat Kabinet, jumlah nomenklatur era Prabowo mencapai 53 lembaga. Jumlah ini sesuai dengan hasil liputan khusus kumparan edisi ‘Atur-atur Nomenklatur dan Menteri Kabinet Prabowo’ bahwa nomenklatur di era Prabowo ada di rentang 44-54 kementerian.
Banyaknya nomenklatur tersebut bisa terealisasi usai DPR mengesahkan revisi Pasal 15 UU Kementerian Negara sebulan sebelum pelantikan Prabowo. Pasal 15 yang sebelumnya membatasi maksimal 34 kementerian direvisi menjadi “sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”.
Jumlah kementerian Prabowo ini merupakan yang terbanyak sejak Kabinet Dwikora III pada Maret–Juli 1966, saat era Orde Lama, di bawah kepemimpinan Soekarno. Setelah Kabinet Dwikora III yang berisi 79 kementerian, tak ada lagi kabinet yang berisi di atas 50 kementerian.
Banyaknya kementerian tentu berdampak terhadap jumlah anggota kabinet yang jumbo. Apabila ditambah dengan wamen, jumlah kabinet Prabowo mencapai 109 orang. Secara jumlah, total anggota kabinet Prabowo setingkat satuan kompi yang biasanya terdiri dari 100 lebih pasukan.
Jumlah kabinet yang lebih dari 100 orang tersebut tak lepas dari beberapa kementerian yang diisi 2-3 wamen. Seperti Kemensetneg yang punya 2 wamen; Kemendagri 2 wamen; Kemlu 3 wamen; Kemenkeu 3 wamen; Kemendikdasmen 2 wamen; Kemendikti Sains dan Teknologi 2 wamen; Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2 wamen; Kementerian Komunikasi dan Digital 2 wamen, serta Kementerian BUMN 3 wamen.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Firman Noor menilai, banyaknya anggota Kabinet Merah Putih merupakan cermin tipe kepemimpinan Prabowo yang suka dengan big team. Pola big team ini juga nampak ketika Prabowo membangun koalisi partai di Pilpres 2014 dan 2024.
“Pak Prabowo memang orientasinya lebih pada kebersamaan. Dia tipe orang yang suka bekerja dengan banyak orang. Dia merasa semakin banyak yang dilibatkan atau terlibat akan semakin secure, semakin baik,” ujar Firman pada kumparan, Kamis (17/10).
Firman berpendapat, kabinet jumbo terkadang berpotensi tidak efektif. Sebab antar kementerian bisa saling tumpang tindih atau tarik menarik kewenangan. Namun, Firman meminta publik tidak buru-buru memberi penilaian negatif karena para menteri belum bekerja.
“[Kementerian yang banyak] efektif atau tidak akhirnya tergantung pada leadership Prabowo,” kata Firman.
Sementara itu pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai dari komposisi kabinet, Prabowo mengakomodir berbagai elemen kepentingan yang membantunya di Pilpres 2024. Elemen-elemen tersebut terdiri dari klaster kader partai politik; ahli atau profesional; loyalis; dan relawan.
“[Prabowo] mengakomodasi banyak kepentingan, banyak pihak, yang sudah berjuang untuk kemenangannya,” ucap Ujang.
Siapa Mendominasi Kabinet Prabowo?
Dalam perjalanan menyusun kabinet, Prabowo -melalui elite-elite Gerindra- beberapa kali menyatakan akan membentuk kabinet zaken atau kabinet yang banyak diisi kalangan ahli/profesional. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco, saat itu bahkan memperkirakan komposisi kelompok ahli/profesional lebih banyak dibanding politisi.
“Keberadaan orang-orang profesional [di kabinet] juga lebih banyak kelihatannya daripada yang dari parpol,” ucap Dasco pada 12 September.
Jika merujuk jurnal yang ditulis Novendri Nggilu dan Fence M. Wantu dari Universitas Negeri Gorontalo, suatu kabinet masuk kategori zaken apabila komposisi menteri dari kalangan profesional atau ahli mencapai 60%-75%. Adapun hingga rezim Jokowi -menurut jurnal tersebut- baru ada 4 kabinet yang memenuhi kriteria yakni kabinet Natsir (September 1950-April 1951); kabinet Wilopo (April 1952-Juli 1953); kabinet Djuanda (April 1957-Juli 1959); dan kabinet Reformasi Pembangunan (Mei 1998-Oktober 1999).
Lantas bagaimana komposisi kabinet Prabowo?
Berdasarkan data yang diolah kumparan, kader partai politik yang menduduki jabatan menteri atau kepala lembaga setingkat menteri di era Prabowo sebanyak 22 orang dari total 53 kementerian/lembaga. Dari jumlah itu, komposisi Kabinet Merah Putih dari kalangan profesional sebanyak 58% dan politisi 42%.
Adapun jika digabung bersama wamen, jumlah kalangan profesional/ahli di kabinet Prabowo menjadi lebih tinggi di angka 61% (67 orang) berbanding 39% (42 orang) dari kalangan politisi. Jumlah ini sama seperti hitungan Dasco.
“Kalau dilihat komposisi [kabinet] mungkin 40 persen atau katakanlah 38 persen itu dari parpol, sisanya profesional,” ucap Dasco pada 15 Oktober.
Firman Noor, Peneliti Politik BRIN, memandang keinginan Prabowo membentuk kabinet zaken relatif tergambar di Kabinet Merah Putih. Bahkan menurut Firman, beberapa menteri dari kalangan politisi juga mencerminkan keahlian apabila dilihat dari latar belakang organisasi maupun rekam jejak bisnis sebelum masuk parpol.
Klaster Akademisi hingga Pengusaha
kumparan membedah secara detail profil Kabinet Merah Putih Prabowo. Diisi 109 orang, rata-rata usia anggota kabinet Prabowo yakni 53 tahun.
Anggota kabinet tertua ialah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang merupakan teman dekat dan seangkatan Prabowo di Akademi Militer (Akmil) 1974. Usia Sjafrie kini mencapai 71 tahun. Sedangkan yang termuda adalah Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti yang masih berusia 31 tahun.
Adapun dari sisi keterwakilan perempuan, terdapat 14 wanita (13%) di kabinet Prabowo yang menjabat menteri maupun wamen.
kumparan pun membagi latar belakang kabinet lebih detail lagi, bukan sekadar dari kelompok politisi atau profesional. kumparan membaginya menjadi 6 klaster yakni politisi, akademisi, perwakilan ormas keagamaan (NU & Muhammadiyah), TNI/Polri, birokrat, dan pengusaha.
Dari klaster politisi yang menyumbang 39% (42 orang) komposisi kabinet, mereka berasal dari 9 parpol parlemen atau non-parlemen. Kader Gerindra mengisi jumlah paling banyak yakni 13 kursi menteri/wamen. Kemudian Golkar 11 kursi, Demokrat 4 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, PSI 3 kursi, Gelora 2 kursi, PBB 1 kursi, dan Prima 1 kursi.
PKS sedianya mengajukan nama Guru Besar ITB Prof Yassierli sebagai perwakilan di kabinet. Namun karena Yassierli bukan kader PKS, kumparan mengelompokkannya sebagai akademisi.
Di klaster akademisi, selain Yassierli, terdapat 10 orang lainnya seperti Mendikti Sains & Teknologi Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro dan wakilnya Stella Christie, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy. Komposisi klaster akademisi di kabinet Prabowo sebesar 10%.
Lalu di klaster perwakilan ormas keagamaan (NU & Muhammadiyah) terdapat 7 orang (6%) di kabinet. Mereka di antaranya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang menjabat Mensos dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang ditunjuk sebagai Mendikdasmen.
Berikutnya dari kalangan birokrat, berdasarkan catatan kumparan, terdapat 10 orang (9%) di kabinet. Para birokrat itu di antaranya adalah Budi Santoso yang sebelumnya Sekjen dan kini menjabat Mendag, Rini Widyantini dari Sekjen menjadi MenPAN-RB, dan pejabat karier BKPM Yuliot yang kini menjadi Wamen ESDM.
Selain itu dari klaster purnawirawan TNI/Polri, terdapat 12 orang (11%) yang berada di kabinet. Mereka di antaranya yakni Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab, Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan yang didapuk sebagai Wamenhan, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai Kepala Staf Presiden, dan Komjen Pol (Purn) Suntana sebagai Wamenhub.
Terakhir dari klaster pengusaha, berdasarkan catatan kumparan, terdapat 11 orang (10%) yang mendapat posisi di kabinet. Seperti Direktur Teladan Resources Widiyanti Putri Wardhana yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata.
Menariknya dari para pengusaha tersebut, beberapa di antaranya dikenal sebagai orang dekat crazy rich Kalimantan dan pemilik konglomerasi bisnis Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Mereka yakni Wamen Kehutanan Sulaiman Umar yang merupakan adik ipar Haji Isam. Pada Pilpres 2024, Sulaiman yang memiliki RS Marina Permata itu didapuk sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di Kalsel.
Nama lain adalah Dudy Purwagandhi yang ditunjuk Prabowo sebagai Menhub. Dudy pernah dipercaya Haji Isam untuk memimpin perusahaannya seperti Jhonlin Air Transport, Jhonlin Marine Trans, dan Seacons Trading Ltd. Adapun jabatan terakhirnya adalah Komisaris PLN.
Lalu Dody Hanggodo yang didapuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Dody pernah menjabat Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2020 sebelum kemudian merger dengan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) pada 2022. Saham PGUN dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari. Kedua entitas usaha itu dimiliki anak Haji Isam yakni Jhony Saputra dan Liana Saputri yang masing-masing menjadi komisaris PGUN.
Pengusaha yang juga orang dekat Haji Isam berikutnya tak lain adalah Mentan Amran Sulaiman. Amran merupakan sepupu Haji Isam.
Haji Isam selama ini dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi. Ia pernah menjadi Wakil Bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Jokowi pun pernah secara langsung meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Isam di Kalsel pada Oktober 2021.
Sementara di Pilpres 2024, Haji Isam pernah menggelar jalan sehat Batulicin Festival pada akhir Desember 2023 yang dihadiri Gibran. Jalan sehat tersebut berhadiah umrah untuk 150 orang. Haji Isam juga terlibat langsung dalam program cetak sawah 1 juta hektare di Merauke untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas Prabowo.
Adapun 16 anggota kabinet sisanya (15%) memiliki latar belakang yang beragam mulai dari relawan, eks staf Jokowi, advokat, pegiat HAM, jurnalis, konsultan politik, hingga bankir.
Bayang-Bayang Jokowi
Mengusung gagasan keberlanjutan, Prabowo menempatkan sejumlah bekas menteri Jokowi di kabinetnya. kumparan mencatat ada 31 menteri/wamen dan kepala badan era Jokowi -termasuk yang dilantik di akhir masa jabatan- yang berlanjut di Kabinet Merah Putih. Jumlah itu mencapai 28% atau sekitar 1/4 kabinet Prabowo.
“Bagian dari kompensasi berpolitik dengan Jokowi, juga dia (Prabowo) nyaman dengan ide keberlanjutan, Prabowo nyaman saja menampung menteri-menteri Jokowi yang menurut pandangannya bisa bekerja sama dan bekerja,” jelas Firman.
Menurut Firman, kondisi tersebut memang memunculkan anggapan Prabowo tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Di samping juga membantah isu keretakan antara Jokowi dan Prabowo. “Jadi seolah-olah ada keretakan ternyata tidak,” kata Firman.
Meski demikian, komposisi bekas pembantu Jokowi yang tak sampai separuh kabinet merupakan tanda Prabowo menggunakan secara penuh hak prerogatifnya.
“Mungkin bersahabat, mungkin satu kubu politik, tapi tidak betul-betul merepresentasikan Jokowi. Selebihnya [Prabowo] handpicking dan mengembangkan [kabinetnya] sendiri,” ucapnya.
Salah satu bukti Prabowo mengembangkan kabinetnya sendiri adalah dipilihnya para aktivis 98 yang dulu ‘berseberangan’ dengan eks Danjen Kopassus tersebut. Para aktivis 98 -yang beberapa di antaranya diculik oleh Tim Mawar Kopassus- kini masuk sebagai menteri dan wamen. Mereka adalah Nezar Patria, Mugiyanto, Agus Jabo, Fahri Hamzah, dan Faisol Riza.
Waketum PKB, Faisol Riza, yang ditunjuk sebagai Wamenperin menyatakan masuknya para aktivis 98 di kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo. Menurutnya, Prabowo menunjukkan kepedulian terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan membuat Kementerian HAM.
“Membentuk Kementerian HAM tersendiri saya kira langkah yang sangat tepat. Bagaimana itu dijalankan saya kira dari awal kita bisa melihat komitmennya,” ucap Faisol.
Mengawal Kabinet Antikorupsi
Sebelum melantik kabinet, Prabowo terlebih dahulu meminta para pembantunya untuk meneken 2 pakta integritas. Pakta pertama terkait kesediaan sebagai menteri atau wamen dan pakta kedua berisi komitmen antikorupsi serta setia kepada Pancasila dan NKRI.
“[Kami diminta] membangun pemerintahan yang bersih dan melayani,” ucap Wamendagri Bima Arya pada kumparan, Jumat (18/10).
Bima bercerita, komitmen antikorupsi merupakan konsen Prabowo, bahkan dijadikan salah satu materi utama saat pembekalan kabinet di Hambalang, Jabar, pada 16-17 Oktober.
“Istilah beliau adalah menyelamatkan uang negara. [Prabowo] menggambarkan bagaimana besarnya uang yang dikorupsi kalau dialihkan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, itu luar biasa manfaatnya,” kata Bima.
Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan pakta integritas merupakan cara Prabowo untuk mengontrol dan mengawasi kinerja para menteri agar bekerja dengan baik.
“Kontraknya sudah diteken. Tinggal bagaimana kontrak-kontrak tadi bisa direalisasikan, diimplementasikan di lapangan dengan kerja yang baik. Mengawasi, mengontrol menteri-menteri agar tidak salah jalan, agar tidak korup,” jelas Ujang.
“Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insyaallah kita akan kurangi korupsi secara signifikan Ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, ing ngarso sung tulodo,” tegas Prabowo dalam pidato perdana sebagai Presiden ke-8 RI.
