Warna-warni Lapor Mas Wapres: Ngadu soal DTKS hingga Konflik Rumah Tangga

19 November 2024 17:54 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Posko Lapor Mas Wapres terus bergulir, warga terus datang untuk menyampaikan permasalahannya. Laporan tak cuma datang ke Istana Wapres, tapi bisa lewat jalur lain secara online.
ADVERTISEMENT
Laporan yang diterima petugas juga beragam. Mulai dari persoalan ijazah sampai konflik rumah tangga.
“Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, penuh itu. Ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur Lapindo. Jadi yang semacam-semacam itu ada banyak,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11).
Tak cuma itu, Hasan mengungkapkan, ada pula aduan yang bersifat pribadi yang bukan jadi kewenangan pemerintah untuk campur tangan.
“Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu pengin suaminya dihukum atau diberhentikan,” ujarnya.
“Jadi laporan rumah tangga kayak itu juga banyak,” sambungnya.
Petugas menerima laporan keluhan warga di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin, (11/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Meski begitu, Hasan menyebut laporan masyarakat mayoritas adalah soal sengketa lahan dan pertanahan hingga bansos. Kata dia, aduan-aduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
ADVERTISEMENT
“Ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS,” ungkapnya.
“Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru,” tambah dia.
Petugas menerima laporan keluhan warga di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin, (11/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Hari ini, kata Hasan, Wapres Gibran Rakabuming Raka menghampiri warga sudah masalahnya berhasil diselesaikan. Kepada warga, Gibran menegaskan, tindakan ini merupakan perintah Presiden Prabowo.
“Tadi bapak wakil presiden menyampaikan satu per satu ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan yaitu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari bapak presiden,” ungkap dia.
ADVERTISEMENT
Setiap harinya, tim bisa menerima 400 aduan. Posko ini bukan satu-satunya. Hasan menegaskan posko ini tak menegasikan aplikasi atau saluran Lapor.co.id yang eksis sebelumnya.
“Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus semakin cepat, harus semakin tinggi,” ucap dia.