'Waspadai Ancaman Kepemimpinan Transaksional'

Sudirman Said (Foto: Dok. Sudirman Said)

Suasana tegang dalam panggung politik nasional akhir-akhir ini-yang salah satunya karena kisruh Pilkada DKI 2017- menjadi alarm bagi iklim demokrasi di Indonesia. Kepemimpinan transformasional menjadi barang mahal dalam situasi saat ini.

Kepada kumparan (kumparan.com), eks Menteri ESDM yang kini menjadi pengajar mata kuliah Kepemimpinan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) angkat bicara menyikapi situasi labil seperti sekarang ini. Menurutnya akar masalah dari apa yang terjadi di negeri ini adalah banyaknya orang yang salah kaprah dalam memaknai arti kepemimpinan.

Sudirman yang kini juga menjadi Kepala Institut Harkat Negeri, lembaga kajian dan pendidikan yang didirikannya bersama sejumlah aktivis, menilai yang terjadi di Indonesia saat ini adalah degradasi integritas dari para pemimpinnya. Para pemimpin, baik di pemerintahan atau sektor lain, terlalu mengedepankan kepemimpinan transaksional yang rawan terjadi deal-deal politik berazaskan kepentingan golongan atau individu semata.

Menurutnya, setiap pemimpin harus memegang teguh kepemimpinan yang bersifat transformasional. Mereka dituntut memiliki karakter kuat agar mampu menciptakan situasi perpolitikan yang kondusif. Karakter kuat yang dimaksud adalah, setiap pemimpin harus berintegritas, jujur dan tak bisa disetir oleh kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat.

"Pemimpin transformasional menggunakan posisinya untuk mengubah keadaan, berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu dia memerlukan dukungan luas, dengan memberdayakan orang sekelilingnya. Pemimpin ranformasional menempatkan kekuasaan bukan sebagai faktor mutlak, karena dia menghargai pengetahuan, visi, tata nilai, dan kompetensi," kata Sudirman kepada kumparan, Rabu (5/4).

"Sebaliknya, pemimpin transaksional menggunakan posisinya untuk tawar menawar. Menggerakkan sekelilingnya dengan mamaksimalkan kekuasaanya, memberikan “iming-iming”, atau reward and punishment yang bersifat ekstrinsik. Karena memandang kekuasaan sebagai hal yang utama, pemimpin transaksional akan menggenggamnya erat erat dengan cara membuat orang-orang sekelilingnya menjadi lemah," sambungnya.

Menurut Sudirman, pemimpin transformasional menghargai nilai-nilai intrinsik seperti kejujuran dan keberanian. Karena itu governance, cara mencapai tujuan akan diperhatikan. Sedangkan pemimpin transaksional cenderung mengutamakan kepentinganya, kalau perlu menempuh segala cara untuk mencapainya.

Berikut wawancara lengkap kumparan dengan Sudirman Said soal peliknya masalah kepemimpinan di Indonesia:

Bagaimana Anda melihat proses pemilihan pemimpin lewat Pilkada 2017 ini, terutama Pilkada DKI Jakarta?

Pemilihan pejabat publik, terutama melalui pemilihan langsung, sepatutnya memang menjadi ajang kontestasi dari integritas dan kompetensi para kandidat. Dalam praktiknya ternyata kita masih harus sabar menunggu kondisi itu. Banyak distorsi di sana sini. Di beberapa daerah tentu kita bersyukur karena rakyat mendapatkan Pemimpin terbaiknya. Tapi banyak daerah yang juga memunculkan pemimpin bermasalah. Bahkan ada tersangka korupsi yang terpilih menjadi kepala daerah.

Khusus DKI Jakarta, kita sedang belajar banyak hal dalam berdemokrasi. Antara lain bagaimana kita tetap sensitif untuk membedakan dengan jernih mana kompetensi, yang integritas, mana politik, mana urusan moral, bahkan urusan SARA.

Saya berharap Pilkada segera selesai, agar potensi gangguan atas kohesi sosial diantara warga tidak makin menguat. Dari banyak segi, Pilkada DKI merupakan panggung besar yang disaksikan tidak saja oleh publik nasional, tetapi juga oleh mata dunia.

Peran partai politik dalam proses Pilkada ini seperti apa? Apakah cenderung tranformasional atau malah cenderung transaksional?

Secara umum, Pilkada sesungguhnya merupakan kesempatan untuk mencari talenta pemimpin terbaik, yang ternyata tidak selalu datang dari partai politik. Malahan di banyak daerah, pemimpin yang terbukti berkinerja baik, mampu membangun terobosan, dan dipercaya rakyat, mereka bukan kader-kader internal Parpol. Ini suatu fenomena yang baik, karena parpol telah mulai memfungsikan diri sebagai “talent pool” yang sumbernya bisa bermacam-macam.

Jika para pemimpin parpol memberi tempat bagi kader-kader bangsa terbaik yang jujur dan kompeten. Tidak dibebani syarat-syarat yang memberatkan, tanpa uang mahar dan sejenisnya, maka ada potensi hadirnya pemimpin transformasional. Sebaliknya apabila segala syarat diminta oleh para pemimpin parpol, maka yang terjadi adalah suatu transaksi semata. Dan pemimpin yang lahir dari proses transaksional ini, sulit rasanya untuk diharapkan untuk melahirkan ide-ide terobosan.

Peran pemimpin nasional dalam Pilkada juga seperti apa?

Kalau kita bicara Pemimpin Nasional, maka bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden; melainkan seluruh lapis yang ruang lingkupnya mencakup seluruh NKRI. Maka itu seluruh cabang pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada ini. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya kira masyarakat kita sangat berharap agar para pemimpin nasional benar-benar netral dan memberikan keteladanan yang baik, sambal terus memfasilitasi agar proses pemilihan para pemimpin melalui Pilkada ini berjalan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaanya, kita akan melihat sejauh mana komitmen netralitas itu. Demokrasi kita memang masih muda. Semoga putaran demi putaran, Pemilu kita akan membawa kedewasaan bagi semua komponen bangsa dalam berdemokrasi.

Apa yang membedakan pemimpin transformasional dengan pemimpin transaksional?

Sebagaimana makna harfiahnya, transformasi artinya usaha melakukan perubahan dan perbaikan. Pemimpin transformasional menggunakan posisinya untuk merubah keadaan, berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu dia memerlukan dukungan luas, dengan memberdayakan orang sekelilingnya. Pemimpin tranformasional menempatkan kekuasaan bukan sebagai faktor mutlak, karena dia menghargai pengetahuan, visi, tata nilai, dan kompetensi.

Sebaliknya, pemimpin transaksional menggunakan posisinya untuk tawar menawar. Menggerakkan sekelilingnya dengan mamaksimalkan kekuasaannya, memberikan “iming-iming”, atau reward and punishment yang bersifat ekstrinsik. Karena memandang kekuasaan sebagai hal yang utama, pemimpin transaksional akan menggenggamnya erat erat dengan cara membuat orang-orang sekelilingnya menjadi lemah.

Pemimpin transformasional menghargai nilai-nilai intrinsik seperti kejujuran dan keberanian. Karena itu governance, cara mencapai tujuan akan diperhatikan. Sedangkan pemimpin transaksional cenderung mengutamakan kepentinganya, kalau perlu menempuh segala cara untuk mencapainya.

Sebenarnya pola transaksional ini seperti apa? Bisa kasih contoh konkretnya?

Kalau belum bicara tentang visi dan kompetensi, sudah langsung menjanjikan jabatan atau manfaat ekonomi tertentu, itu contoh bertransaksi. Kalau penempatan orang-orang semata didasarkan pada kedekatan dan loyalitas, tanpa memperhatikan aspek integritas dan kapasitas, itu contoh lain dari pendekatan transaksional.

Kalau orang diancam dicopot dari jabatan, atau diancam bisnisnya akan diganggu karena tidak mengikuti kemauannya itu contoh lain dari transaksi. Dalam pemilu, kalau seorang kandidat mengumbar janji, menyebar uang, tanpa mempedulikan aspek “pendidikan publik”, itu contoh pendekatan transaksional yang telanjang.

Membeli suara, menyuap hakim dan jaksa, memperkosa dewan yang tugasnya menjaga kehormatan, berakrobat dalam penegakkan hukum menggunakan kekuatan uang; adalah contoh-contoh extreme pendekatan transaksional. Tujuan menghalalkan segala cara, sedang dipertontonkan oleh sebagian elit kita.

Kalau memang lebih mengarah pada transaksional, apa dampaknya untuk masa depan bangsa kita?

Pada batas kepatutan dan kewajaran, transaksi dapat dipahami sebagai proses “reward and punishment”. Ini masih bisa kita terima.

Yang harus diwaspadai adalah kalau pola pikir “segala sesuatu bisa dibeli dengan uang”, menjangkiti masyarakat kita. Kasus korupsi e-KTP akan menjadi contoh betapa masifnya kerusakan pola pikir elit politik kita. Merancang pencurian uang negara dalam jumlah besar dengan cara melakukan transaksi dengan segala lini: eksekutif, legislatif, dan mungkin sudah disiapkan tutup sana sini di yudikatif. Kita bersyukur masih ada KPK sebagai penjaga pertahanan terakhir.

Kalau hal hal seperti ini terus terjadi tanpa koreksi mendasar, budaya transaksional dapat mengancam ketahanan moral bangsa kita. Perilaku sebagian elit akan menjadi budaya yang diikuti oleh rakyat kebanyakan. Dalam cara pandang “semua dibeli”, orang akan mengabaikan usaha, meritokrasi, kejujuran, kompetensi, dan nilai-nilai luhur yang dahulu dengan keras diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Yang membuat Republik Indonesia berdiri adalah nilai-nilai luhur: perjuangan, kejuangan, kejujuran, keberanian. Sebaliknya yang melemahkan daya saing bangsa kita dalah perilaku korup dan manipulasi. Hanya nilai-nilai luhur yang mampu membangkitkan motivasi suatu bangsa untuk berjuang, kerja keras, kreatif, berinovasi. Dengan itulah kita akan memenangkan persaingan.

Apa yang perlu diperbuat atau solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pendekatan transaksional menjadi budaya?

Masyarakat kita bagaimanapun masih melihat ke atas sebagai rujukan. Pola pikir dan perilaku para elit nasional akan mewarnai sauna kebatinan seluruh bangsa kita. Dalam disiplin ilmu pengendalian manajemen, kita mengenal konsep “lingkungan pengendalian”.

Lingkungan pengendalian diwarnai oleh tata nilai pemimpin tertinggi, preferensi, cara mengambil keputusan. Siapa-siapa orang di sekeliling Top Leaders juga menjadi signal yang akan dibaca publik, hendak kemana negara bangsa akan dibawa.

Setting the positive tone, memberi signal bahwa kita sedang melalui track yang benar, adalah sangat penting. Dan harus diingat dalam suasana serba terbuka, kita tidak bisa menyembunyikan kebusukan.

Hanya soal waktu, akan terbongkar. Bahkan kita harus yakin, semakin maju peradaban semakin sulit kita menyembunyikan kejahatan.

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden yang memulai karir politik sebagai walikota dan gubernur dinilai ideal karena jenjang kepemimpinan dari bawah. Bagaimana Pandangan Anda?

Siapapun pemimpin puncak yang menjalani proses dari bawah, pasti punya bekal yang baik dalam memahami ruang lingkup tugas dan pekerjaanya. Perjalanan karir politik Presiden Joko Widodo tentu menjadi inspirasi para pemimpin politik lainnya untuk belajar, baik kelebihan maupun kekurangannya.

Tantangan terbesar yang sekarang harus dihadapi Presiden adalah mengelola kemajemukan dan kompleksitas urusan negara yang amat besar ini. Saya berpendapat, siapapun Presidennya Indonesia memerlukan gaya kepemimpinan yang mampu mengorkestrasikan berbagai kemampuan dan potensi yang dimiliki bangsa ini.

Cara-cara sentralistik, yang mengandalkan kekuatan personal akan sulit diterapkan. Dan saya percaya dari waktu ke waktu, pemimpin yang baik akan mampu memahami dengan cepat situasi lapangan dan menyesuaikan pola kepemimpinannya dengan kebutuhan lapangan.

Yang harus diingat adalah, keseimbangan antara pendekatan hands-on yang menyentuh hal-hal kongkret dengan penanganan aspek strategis yang cenderung abstrak dan berorientasi jangka panjang.

Semakin besar institusi yang kita kelola, kemampuan berkonsep dan mengelola aspek-aspek strategis semakin diperlukan.

Era reformasi sudah hampir 20 tahun. Cara-cara kepemimpinan daerah dan nasional apakah sudah mengalami kemajuan? Atau bahkan mengalami kemunduran?

Reformasi membawa kita ke alam demokrasi. Demokrasi yang masih dalam tahap permulaan ini membutuhkan kesabaran. Saat ini kita melihat demokrasi ditafsirkan sesederhana dengan “popular vote”.

Akibatnya banyak pemimpin politik yang mengejar popularitas sebagai tujuan, terkadang melampaui kewajaran. Baru duduk, sudah memikirkan keterpilihan periode berikutnya.

Yang akan jadi korban biasanya agenda-agenda jangka panjang. Pemimpin yang bertanggung jawab akan menjaga keduanya secara seimbang: menyelesaikan soal-soal jangka pendek, menjaga polularitas sekaligus menjaga kepentingan jangka panjang.

Kita juga patut prihatin, karena banyak pemimpin politik yang dipilih secara demokratis ternyata terjebak pada praktik oenyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan sejenisnya.

Malah di beberapa kasus, akibat terlalu dangkalnya menterjemahkan demokrasi, mengejar popularitas, mereka berusaha mencari uang dengan segala cara demi mempertahankan popularitas itu.

Apa yang membuat banyak kepada daerah terjerat korupsi?

Angka-angka korupsi yang melibatkan politisi sungguh memprihatinkan. Tak kurang dari Rp 50 trilyun uang rakyat masuk dalam pusaran korupsi.

Lebih dari 500 penyelenggara negara terlibat, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Tampaknya kita memang harus serius membuka kembali sejarah politik dan berdirinya Republik Indonesia. Dahulu, berpolitik itu identik dengan perjuangan. Maka itu tokoh tokoh pergerakan, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, M. Yamin, AA Maramis, Dr. Radjiman, Dr Wahidin Soediro Hoesodo atau gurunya para pendiri bangsa HOS Tjokroaminoto; mereka adalah politisi pejuang. Membaca riwayat hidupnya dan pikiran-pikirannya kita bangga memiliki orang tua seperti mereka.

Hari ini kita disuguhi banyak figure politik yang tidak saja kering dari pikiran-pikiran besar, tetapi juga identik dengan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Kasus korupsi muncul dimana-mana melibatkan Bupati, Walikota, Gubernur, sampai anggota legislative. Lembaga terhormat seperti BPK, mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, tidak sepi dari kasus korupsi.

Menurut saya penyebabnya karena mereka lupa esensi kepemimpinan, esensi politik. Kepemimpinan politik yang dahulu mulia menjadi jalan melayani rakyat, kini berubah menjadi ajang unjuk kuasa dan celakanya, kekuasaan dipakai untuk berbuat seenaknya.

Kalau mau jujur, sebenarnya politik kita sudah memasuki wilayah yang dapat dikatakan “merusak diri sendiri”, dan membahayakan kelangsungan kehidupan politik itu sendiri.

Jika sedemikian serius persoalannya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

Harus diakui, ini bukan pekerjaan ringan. Menyentuh kesadaran seluruh stakeholders tentu saja harus dilakukan. Para pemimpin partai politik harus membangun kesadaran bagaimana menjaga reputasi dan kelangsungan hidupnya.

Tantangan besarnya adalah sikap ”super pragmatis” yang menjangkiti kehidupan perpoltikan kita. Tidak ada jalan lain, kecuali hadirnya kepemimpinan moral yang membangkitkan kesdaran agar politik kita kembalikan kepada fungsi luhurnya.

Momentum regenerasi kepemimpinan partai dapat menjadi kesempatan emas untuk melahirkan lapis baru, karena sebagian besar Ketua Partai sudah memasuki usia menjelang 70an, bahkan sebagian sudah melampaui usia 70 tahun.

Melakukan rekrutmen terbuka untukmkader-kader partai dan kandidat baik eksekutif maupun legislative, mungkin juga dapat menjadi ikhtiar yang perlu dilakukan oleh Partai Politik.

Kaderisasi yang sistematis dengan memberi bekal nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan, kiranya mendesak untuk dilakukan, agar kehidupan politik tidak semakin mengalami degradasi.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Meskipun peran kepemimpinan tidak harus selalu dijalankan melalui posisi formal, dalam budaya masyarakat kita tetap melihat struktur formal sebagai hal yang penting. Pemerintah adalah pemegang otoritas formal, karena itu tindak tanduknya akan terus menjadi rujukan seluruh masyarakat.

Jika 3.000 an posisi kepemimpinan public dapat diisi oleh orang-orang yang kredibel, yang tidak saja memiliki integritas kuat tetapi juga mumpuni dalam kompetensi, maka itu akan menjadi rujukan dalam bertindak.

Saya berhitung secara kasar, mulai dari posisi Menteri atau selevel anggota kabinet, eselon 1 dan eselon 2, para kepala daerah, direksi BUMN, anggota DPR dan DPRD, dan posisi-posisi public lainnya, kita butuh sekitar 3.000 orang bersih. Dan Indonesia memiliki stok cukup orang bersih dan mampu bekerja.

Tantangannya, bagaimana menjodohkan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Preferensi para pemegang otoritas formal di pemerintahan, baik di cabang eksekutif, legislative, maupun yudikatif, akan mewarnai budaya kepemimpinan kita. Semakin banyak pemimpin kredibel yang duduk dalam jabatan-jabatan formal, kita makin yakin bahwa arah bangsa ini ada dalam jalur yang benar. Sebaliknya jika yang muncul di panggung kekuasaan adalah figure-figur bermasalah, figure transaksiional, tukang suap, tukang terima suap, para perusak tatanan hukum dan etika, maka kita patut cemas.

Dan kerusakan yang disebabkan oleh pemimpin yang destruktif, akan sangat sulit diluruskan kembali. Semoga kita memiliki kesadaran dan kekuatan kolektif untuk menghindari kerusakan itu.