Wilayah Mayoritas Muslim di Filipina Gelar Referendum Otonomi Khusus

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi pemilihan di Filipina. (Foto: Shutter Stock)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pemilihan di Filipina. (Foto: Shutter Stock)

Sebanyak 2,2 juta penduduk di Mindanao, Filipina, pada Senin (21/1), menggelar referendum untuk menentukan otonomi khusus di wilayah mayoritas Muslim itu.

Dalam referendum tersebut, warga Mindanao akan menentukan apakah mereka setuju diterapkannya sistem otonomi khusus Bangsamoro Organic Law (BOL) atau tidak. Referendum ini adalah hasil perundingan puluhan tahun untuk perdamaian antara pemerintah Filipina dengan kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Bila BOL diterapkan maka penduduk Filipina selatan akan diberi peran politik serta kekuasaan lebih besar. Mereka diizinkan membentuk parlemen sendiri, termasuk pembagian kekuasaan eksekutif tanpa campur tangan dari Manila serta penerimaan pendapatan daerah lebih besar.

Ilustrasi polisi yang berjaga di Filipina Selatan.  (Foto: AFP/MARK NAVALES)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi polisi yang berjaga di Filipina Selatan. (Foto: AFP/MARK NAVALES)

BOL menggantikan regulasi otonomi yang sebelumnya yaitu Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Penerapan ARMM dikritik karena dinilai merugikan warga Filipina selatan serta tak berhasil mengakhiri konflik antara pemerintah Filipina dan MILF yang sudah berlangsung lima dekade dan menyebabkan 120 ribu jiwa melayang.

Pemerintah Filipina dalam keterangan resminya menyebut BOL diterapkan di lima provinsi yaitu Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi, termasuk di dalamnya dua kota yaitu Cotabato serta Isabela.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan, referendum di selatan bisa menjadi titik terang perdamaian yang selama ini didambakan. Duterte berjanji setelah referendum, hasilnya akan diratifikasi secepat mungkin.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: AFP/Ted Aljibe)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: AFP/Ted Aljibe)

"Presiden Duterte begitu optimistis BOL akan diratifikasi," sebut Sekretaris Kabinet Filipina Karlo Nograles, seperti dikutip dari Inquirer, Senin (21/1).

Sementara Wakil Presiden Leni Robredo menyebut ratifikasi BOL dapat mengakhiri ketidakadilan historis terhadap Bangsamoro.

Diskriminasi Bangsamoro

Sejumlah umat muslim berjalan di depan Masjid Dimaukom, Filipina.  (Foto: AFP/MARK NAVALES)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah umat muslim berjalan di depan Masjid Dimaukom, Filipina. (Foto: AFP/MARK NAVALES)

Warga Moro adalah kelompok minoritas di Filipina. Populasi mereka hanya enam juta orang dibanding total warga Filipina yang mencapai lebih 100 juta penduduk.

Dilansir dari Al Jazeera, mayoritas warga Moro tinggal di Mindanao. Sebagian besar penduduk Moro adalah pemeluk Islam. Sementara mayoritas penduduk Filipina merupakan pemeluk Nasrani.

Pemerintah Filipina telah lama dituding melakukan penelantaran warga Moro. Bahkan ada yang menuduh Filipina menempatkan penduduk Moro sebagai warga kelas dua.

Sejumlah umat muslim melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Dimaukom, Filipina.  (Foto: AFP/MARK NAVALES)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah umat muslim melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Dimaukom, Filipina. (Foto: AFP/MARK NAVALES)

Wilayah tempat warga Moro tinggal adalah salah satu area termiskin di Filipina. Lebih dari setengah populasi Moro hidup di bawah garis kemiskinan.

Keadaan tersebut memicu pemberontakan dan pembentukan kelompok separatis pertama yaitu Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin seorang dosen bernama Nur Misuari.

Demi meredam pemberontakan, pada 1989 di bawah perintah Presiden Corazon Aquino wilayah Filipina selatan diberi otonomi khusus di bawah ARMM.

Sejumlah umat muslim melaksanakan shalat di lapangan masjid di Filipina.  (Foto: AFP/ ROMEO GACAD)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah umat muslim melaksanakan shalat di lapangan masjid di Filipina. (Foto: AFP/ ROMEO GACAD)

Namun, ARMM nyatanya tidak menyelesaikan masalah. Kelompok pemberontak semakin besar dan terpecah menjadi beberapa faksi.

Pada 1990-an sampai awal 2000-an Presiden Joseph Estrada mengumumkan perang total untuk menumpas seluruh kelompok pemberontak.