Wiranto: Dubes RI di Jenewa Sudah Jelaskan ke PBB Kebenaran soal Papua

Menko Polhukam Wiranto memimpin rapat koordinator. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Insiden kerusuhan di Papua dan Papua Barat turut menjadi perbincangan dunia internasional. Banyak pihak mendorong untuk membuka akses PBB ke Papua.

Menanggapi hal itu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan Duta Besar sekaligus Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, sudah menjelaskan kepada Komisi Tinggi HAM PBB terkait kebenaran yang terjadi di Papua. Sebab menurutnya banyak informasi tak sesuai fakta beredar luas.

“Di luar negeri kita mendapat laporan di luar negeri banyak kita dapati informasi yang tidak benar, distorsi informasi, distorsi ini dikemas, dikembangkan enggak sesuai dengan realita di lapangan,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

“Nah memang dari Duta Besar Hasan Kleib, Watap RI kita untuk PBB di Jenewa. Pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan komisioner Komisi Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya, jangan sampai informasi ini diterima oleh Komisi Tinggi HAM sebagai kebenaran,” imbuhnya.

Wiranto menampik segala tuduhan, mulai dari pelanggaran HAM hingga pembunuhan, yang terjadi di Papua.

Ia menilai pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar negeri memang dikemas untuk tidak sesuai dengan realita yang sesuai dengan kejadian di Papua.

“Yang katanya banyak pelanggaran HAM, banyak pembunuhan, sudah ada satu riot (kerusuhan) yang ingin merdeka di semua tempat. Berita-berita dilansir betul dikemas seakan-akan seperti itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Wiranto menegaskan setiap kali ada seruan dari dunia internasional untuk pembukaan akses PBB ke Papua atau referendum Papua bukanlah berasal dari negara sahabat Indonesia. Melainkan, kata dia, dari LSM yang memberikan dukungan kepada Benny Wenda.

“Sudah berkali-kali dijelaskan, dukungan-dukungan ke Benny Wenda bukan dari pemerintah negara-negara tertentu. Tapi dari LSM-LSM, kalau negara-negara sahabat Indonesia itu masih hormati resolusi ini. Enggak akan gegabah dukung gerakan ini,” ujarnya.