Wiranto: Kalau Sudah Terjadi Makar, yang Mau Nangkep Sopo?

Menko Polhukam Wiranto (kiri) saat melaksanakan Video Conference terkait koordinasi kesiapan akhir dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Pemerintah mulai mendapat kritik karena memproses hukum tokoh yang menyerukan people power. Mereka dinilai melakukan makar.

Menanggapi hal itu, Menkopolhukam Wiranto menilai, langkah polisi menetapkan tersangka pada sejumlah tokoh sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila menunggu makar terjadi baru melakukan langkah hukum, negara akan bubar.

"Ada yang bilang, makar itu kalau perencanaan, persiapan untuk perencanaan, sudah dilaksanakan, baru bisa ditangkap. Kalau sudah terjadi, negara bubar, yang nangkep sopo? Yang ngadili siapa? Yang nuntut siapa?" kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5).

Wiranto menjelaskan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyampaikan bahwa pidana makar, konstruksi hukumnya tidak perlu sempurna. Sehingga, ia berpandangan apabila sudah ada orang yang menghasut, merencanakan, kemudian mempersiapkan, bisa dikategorikan makar.

"Jadi kalau sudah merencanakan, menghasut, kemudian mempersiapkan, dalam pelaksanaannya, sudah bisa dikategorikan tindakan makar," ungkap mantan Panglima ABRI ini.

Menkopolhukam, Wiranto saat berada di Hotel Paragon, Jakarta Barat. Foto: Muhammad Lutfan Dharmawan/kumparan

"Tapi agar pasti, tidak nanti disalahkan kok pemerintah sewenang-wenang, pemerintahan Pak Jokowi diktator, maka Pak Wiranto minta tolong para pakar hukum di masyarakat yuk kumpul, tolong saya dibantu untuk menelaah ini, dibantu untuk melakukan satu proses analisis kalau si tokoh seperti ini kira-kira apa, termasuk pelanggaran hukum atau enggak," sambung Wiranto.

Dari situ, muncullah opsi untuk membentuk tim asistensi hukum Kemenkopolhukam. Ia pun menyayangkan apabila tim bentukannya itu dianggap sebagai bentuk mengekang demokrasi. Ia juga menyayangkan adanya penolakan, padahal tim itu, hanya untuk memberikan rekomendasi dan saran saja.

"Pakar-pakar hukum itu kan, hukum tata negara itu sininya (otak) penuh Pak, pinter, langsung tek tek tek. Jadi cuma memberikan saran. Kok ribut, mengambil alih polisi dan jaksa, Wiranto sudah kembali ke Orde Baru. Mana ada?" pungkasnya.

Susunan Tim Asistensi Hukum

Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam terdiri dari 24 pakar hukum. Mereka adalah:

Prof. Muladi, praktisi hukum

Prof. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Prof. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana

Prof. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Prof. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH

Prof. Dr. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Dr. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara

Dr. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Dr. Teguh Samudera, Praktisi Hukum

Dr. Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi

Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo

Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Indra Fahrizal, Staf Khusus Menkopolhukam Bidang Ekonomi dan Moneter

Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenkopolhukam

Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam