Wiranto: Masa Lalu Tak Sebatas History, tapi Referensi

Pertemuan tertutup silaturahmi kebangsaan Bamsoet dengan Wiranto dan pimpinan Wantimpres lainnya di Kantor Wantimpres, Gambir, Jakpus, Jumat (5/7). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Dewan Pertimbangan Presiden menerima kunjungan dari pimpinan MPR RI pada Jumat (5/7). Pertemuan kedua lembaga itu membahas perihal demokrasi Indonesia pasca Reformasi.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hampir selama 1,5 jam sejak jam 10.00 WIB, Ketua Dewan Wantimpres, Wiranto, menyampaikan pesan untuk melihat sejarah bukan hanya sebagai masa lalu.

Melainkan juga sebagai referensi untuk melangkah menuju masa depan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa ada adagium [Pribahasa] yang mengatakan bahwa masa lalu itu tidak sebatas history, tapi referensi. Masa kini tempat kita berjuang, masa depan tempat kita menggantungkan harapan," tutur Wiranto usai pertemuan kepada wartawan.

"Dengan demikian maka, apa yang kita lakukan saat ini, tentu belum sempurna. Dari referensi masa lalu kita mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dan berbagai hal," tambahnya.

Menurutnya, refleksi diri ini perlu dilakukan agar dapat mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dituju dengan mulus.

"Nah sehingga semua pembicaraan tadi akan menyangkut masalah itu. Apa yang perlu kita perbaiki sekarang untuk keberlanjutan plus perbaikan-perbaikan, sehingga pemerintah ke depan akan lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat ya bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Pertemuan tertutup silaturahmi kebangsaan Bamsoet dengan Wiranto dan pimpinan Wantimpres lainnya di Kantor Wantimpres, Gambir, Jakpus, Jumat (5/7). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Dalam pertemuan yang juga dihadiri langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, diungkapkan bahwa mereka juga membahas perihal amandemen UUD 1945.

Disampaikan oleh politikus Golkar itu, bahwa Wiranto mengatakan, bila amandemen 1945 hendak dilakukan perlu memperhatikan timing pelaksanaannya agar hasilnya bukan merugikan masyarakat.

"Beliau juga menyampaikan bahwa jika diperlukan adanya nanti perubahan daripada undang-undang dasar 1945 atau amandemen harus dicari timing yang tepat. Karena sesuatu yang baik kalau timing-nya salah juga ujungnya tidak baik. Intinya adalah bahwa kita perlu kembali kepada sistem demokrasi, sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa kita," ujar Bamsoet kepada wartawan.

Pertemuan tertutup silaturahmi kebangsaan Bamsoet dengan Wiranto dan pimpinan Wantimpres lainnya di Kantor Wantimpres, Gambir, Jakpus, Jumat (5/7). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Selain perihal itu, Bamsoet juga menyampaikan dalam pertemuan itu disinggung soal fenomena parpol yang kini justru memburu calon-calon yang bukan hasil kaderisasi sendiri untuk dimajukan pada Pilkada.

"Pertanyaannya, yang ideal seharusnya kepala daerah itu adalah berasal dari kader-kader parpol yang sudah dikader betul-betul. Memiliki yang ideologi partainya, memiliki pemahaman tentang kebangsaan dan pemahaman tentang daerah yang akan mereka pimpin," tambahnya.