WNI Korban TPPO Myanmar saat Bisa Komunikasi dengan Keluarga: Ketakutan

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Perwakilan Kemlu temani Perwakilan keluarga korban TPPO ke Myanmar melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Selasa (2/5/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkapkan situasi komunikasi antara pihaknya dengan para WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Saat masih bisa berkomunikasi, para korban nampak ketakutan.

Menurut Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, komunikasi dengan para WNI di sana saat ini sudah terputus. Komunikasi sembari ketakutan itu terjadi seminggu yang lalu.

"Minggu lalu, kita berkomunikasi dan sangat ketakutan. Ketakutannya adalah pihak Kemlu juga belum bisa menjangkau keberadaan korban-korban ke tempat-tempat yang sudah kami lihat dan sekarang udah enggak bisa lihat lagi di Google," ujar Hariyanto, Selasa (2/5).

Situasi ini sendiri memang diakui pihak Kemlu yang hadir bersama Hariyanto. Pihaknya mengatakan bahkan lokasi tempat WNI di Myanmar itu tidak bisa dijangkau oleh otoritas negara tersebut sendiri.

"Bahkan otoritas sendiri otoritas di Myanmar, baik kepolisian maupun otoritas yang lain itu memang melarang masuk ke wilayah tersebut. Mereka sendiri tidak bisa mengakses wilayah tersebut, karena wilayahnya sangat berbahaya," ungkap Diplomat Muda dari Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Rina Komaria, dalam kesempatan yang sama.

Muhammad Usni Sabil (28), warga asal Sumbar diduga jadi korban TPPO di Myanmar. Foto: Dok. Istimewa

Rina mengatakan bahwa situasi di Myanmar saat ini menjadi polemik tersendiri untuk memulangkan para WNI dengan mudah. Bahkan lebih sulit dibandingkan dengan pemulangan WNI dari wilayah konflik di Sudan.

"Dari Kemlu, mungkin menambahkan tadi saya lupa, nota diplomatik dari 20 WNI ini sudah disampaikan oleh KBRI Yangon kepada otoritas Kemlu di Myanmar, sudah diberikan," jelas Rina.

"Kompleksitas masalahnya karena wilayah ini dikuasai oleh kelompok bersenjata, bukan konflik antara dua pihak yang memiliki kekuatan yang sama. Ini wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata yang otoritas setempat tidak bisa masuk," sambungnya.

Ilustrasi orang hilang. Foto: Shutter Stock

Kasus 20 WNI korban TPPO di Myanmar ini tengah diselidiki oleh Bareskrim Polri.

"Kami sudah langsung koordinasi dengan kementerian terkait serta melakukan penyelidikan terkait TPPO," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat (28/4).

Puluhan WNI yang diduga menjadi korban perdagangan orang ini pertama kali diketahui setelah viralnya unggahan melalui akun Instagram @bebaskankami.

Para WNI itu disebut dipaksa bekerja sebagai scammer. Bahkan, mereka juga disiksa dan disekap selama berada di sana.