news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Work From Bali Picu Lonjakan Corona, tapi Koster Ingin Pemerintah Melanjutkannya

23 Juni 2021 7:00 WIB
ยท
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas memeriksa data petugas bandara yang akan menjalani vaksinasi corona di kawasan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (22/3). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas memeriksa data petugas bandara yang akan menjalani vaksinasi corona di kawasan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (22/3). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Program Work Form Bali (WFB) memicu lonjakan kasus corona di Pulau Dewata. Kasus corona melonjak menjadi dua kali lipat.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan catatan kumparan, pekan pertama dan kedua pada Juni 2021, rata-rata penambahan harian kasus corona di Bali sebanyak 50 orang. Memasuki pekan ketiga meningkat menjadi 100 orang per hari.
Sekretaris Penanganan COVID-19 Bali I Made Rentin mengatakan, ada dua faktor sebab lonjakan kali ini.
Umat Hindu dengan jumlah yang terbatas saat beriringan dalam upacara menjelang Hari Raya Kuningan di Pura Sakenan, Denpasar. Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO
Pertama, dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) untuk berlibur dan bekerja, termasuk program yang dikomandoi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan menerapkan PNS bekerja dari Bali.
"Peningkatan kasus yang cukup signifikan 4-5 hari terakhir atau bahkan 2 hari terakhir sampai dua digit. Kami amati pertama ini bersumber dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri atau PPDN," kata Rentin.
"Kita ketahui ada kebijakan nasional, Work From Bali, yang mengarahkan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN, melakukan aktivitas di Bali. Maka konsekuensi logisnya adalah sangat amat mungkin kasus positif ditemukan di Bali," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Kedua adalah transmisi lokal dari kegiatan sosial, budaya, adat dan agama. Pasalnya, menurut kepercayaan masyarakat Bali, sebagian besar hari di Juni adalah baik untuk melakukan kegiatan upacara pernikahan, ngaben, dan lainnya.

BOR RS Naik dari 14 persen Jadi 21 persen dalam kurun 5 Hari

Berdasarkan catatan kumparan, pekan pertama dan kedua pada Juni 2021, rata-rata penambahan harian kasus corona di Bali mencapai 50 orang. Namun memasuki pekan ketiga mencapai 100 orang per hari.
Kondisi ini berdampak pada meningkatnya tingkat keterisian (BOR) tempat tidur rumah sakit rujukan corona di Bali.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinkes Bali I Ketut Suarjaya, per Jumat (18/6), BOR tempat tidur RS rujukan corona di angka 14,22 persen. Namun lima hari kemudian atau pada Selasa (22/6), BOR meningkat menjadi 21 persen.
ADVERTISEMENT
"Tempat tidur isolasi 21,36 persen dan Tempat tidur ICU 25,79 persen," kata Suarjaya.
Suarjaya menuturkan, total kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali sebanyak 2.169.
Dari jumlah tersebut, 1.948 digunakan untuk tempat isolasi dan telah terisi 277 pasien. Sedangkan, 221 tempat tidur untuk ruang ICU, yang saat ini telah terisi 57 bed atau 25,79 persen.
Meski kasus corona di Bali mulai meningkat, Suarjaya memastikan, belum ada temuan kasus varian baru corona di Bali.
Pekerja mengenakan alat pelindung wajah saat menyiapkan minuman di restoran hotel sesuai ketentuan sertifikasi fasilitas wisata di Nusa Dua. Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

PNS Sudah Work From Bali Sejak Awal Juni

Konsep PNS bekerja dari Bali adalah para PNS menggelar bimbingan teknis (bimtek), rapat koordinasi (rakor), dan lainnya. Mereka bekerja selama 4 -5 hari di Pulau Dewata.
ADVERTISEMENT
"WFB sudah berjalan sejak awal bulan Juni. Pola WFB itu kegiatannya di sini misalnya mereka ada meeting, bimtek, dan rakor yang dilaksanakan di Bali 4-5 hari," kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa.
Berdasarkan catatan Astawa, sejumlah kementerian dan lembaga yang sempat WFB di Bali antara lain Bappenas, BPKP, Kemendagri, BPK, dan Pelindo.
"Bappenas, BPKP, Mendagri, BPK, Pelindo dan banyak lagi, saya enggak hafal," kata dia.
Selain itu berdasarkan catatan kumparan, ada Kementerian PPPA dan Kemenkes.
Ilustrasi PNS. Foto: Dok. Istimewa
Menanggapi program WFB yang dikomandoi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini memicu penularan COVID-19 di Bali, Astawa sepenuhnya memutuskan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan atau menunda.
Namun sejauh ini belum ada informasi penundaan WFB dari pemerintah pusat. Astawa mengatakan, Pemprov Bali tetap berupaya memperketat protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Tentu tergantung dari masing-masing kementerian kebijakannya. Kalau di sini pengetatan dan penebalan di pintu masuk dan di area pelaksanaan WFB," kata dia.
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Pemprov Bali

Koster Harap PNS Work From Bali Tetap Berjalan meski Picu Lonjakan Corona

Gubernur Bali Wayan Koster berharap program PNS WFB yang diinisiasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu tetap berjalan. Meski kini kasus COVID-19 kembali naik.
"Program WFB diharapkan jalan terus," kata Koster.
Politikus PDIP itu mengatakan, program dapat dilaksanakan dengan semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terutama, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tertib dan patuh administrasi. PPDN wajib memberikan surat bebas COVID-19 asli, bukan yang palsu.
"Tetapi dengan semakin memperketat prokes terutama persyaratan PPDN ke Bali melalui udara dan darat. Harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dan memastikan surat keterangan dimaksud bisa dipertanggungjawabkan, bukan palsu. Pengawasan secara ketat juga dilakukan di bandara dan pelabuhan," ucap Koster.
Suasana kawasan wisata Pantai Kuta yang ditutup sementara tampak lengang di Badung, Bali. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Perketat Screening

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sementara dalam rangka mengantisipasi lonjakan dari PPDN, Satgas COVID-19 Bali akan memperketat screening pintu masuk di bandara dan pelabuhan.
Misalnya di pelabuhan, penumpang yang tak mampu menunjukkan hasil negatif rapid antigen akan dites di tempat, atau dikembalikan ke daerah asal.
Sementara kegiatan upacara membatasi jumlah peserta hingga 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, memaksimalkan capaian vaksinasi yang menyasar 70 persen penduduk Bali atau sekitar 3 juta jiwa, dan menerapkan Testing, Tracing dan Treatment (3T).