Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Ada yang kena PHK, ada juga yang tetap dibayar tapi tak bisa kerja. Efisiensi anggaran yang sebagian dialihkan ke program makan bergizi gratis menuai ekses.
***
Joko syok memandang surat yang ia terima pada Selasa, 28 Januari 2025. Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu menghentikan 22 tahun pengabdiannya sebagai petugas pintu air (PPA) di wilayah Gumukmas, Jember, Jawa Timur.
Bersama 30-an rekannya, Joko tiba-tiba dirumahkan tanpa mendapat penjelasan soal apakah—dan kapan—ia dapat kembali bekerja. Ini mengagetkan karena ia dan rekan-rekannya sudah bertahun-tahun mengatur aliran irigasi untuk ribuan hektare sawah di Gumukmas.
Sejak 2003, Joko dibayar Rp 85.000 per hari tanpa hari libur. Saat hujan deras turun malam hari, ia bahkan begadang untuk mengatur pintu air agar tak terjadi banjir. Kini, setelah semua pengorbanan itu, Joko diberhentikan.
Joko pun bingung. Usianya kini tak muda lagi, sudah 50 tahun, sehingga tak mudah baginya mencari pekerjaan lain. Apalagi selama dua dekade ini, ia hanya melakoni pekerjaan di bidang pengairan.
“Untuk [melamar jadi] buruh, saya enggak pernah [punya pengalaman] kayak gitu. Saya kesulitan. Hubungan saya dengan dunia [kerja] selain ini (pengairan) agak sulit,” ujar Joko kepada kumparan, Kamis (13/2).
Untungnya, belakangan sebelum dirumahkan, ia menyambi bertani dan beternak. Kini, usaha sampingannya itu—yang dulu ia lakukan guna mendapatkan penghasilan tambahan lantaran upahnya sebagai PPA tak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari—justru menjadi penghasilan utamanya.
Itu sebabnya Joko bersyukur. Ia merasa masih lebih beruntung ketimbang rekan-rekannya, sesama petugas pintu air, yang selama ini hanya mengandalkan pemasukan dari pekerjaan sebagai PPA.
Lebih lanjut, dari informasi di media sosial, Joko mendapat kabar bahwa petugas pintu air di provinsi-provinsi lain rupanya bernasib serupa dengannya.
Nasib “dirumahkan” kini memang makin jamak dijumpai. Bukan hanya Joko dan kawan-kawan PPA-nya, tapi juga Arief Budiman yang bekerja di Radio Republik Indonesia (RRI).
Sebagai penyiar di lembaga penyiaran publik milik pemerintah, ia dikejutkan oleh kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di lembaganya yang menyasar pegawai kontrak sepertinya pada awal Februari 2025.
Desas-desus mengenai pengurangan pekerja di RRI sebenarnya sudah terdengar sejak Desember 2024. Namun, kala itu, alih-alih melakukan PHK , RRI memilih mengurangi honor pekerja honorer sebesar 20%. Keputusan itu tak disoal Arief karena ia masih dipekerjakan dan mendapat upah.
Seorang pekerja honorer di RRI bercerita, kontrak perpanjangan kerja untuk pegawai honorer sempat diteken pada pekan pertama Februari. Namun, tak sampai sehari, ada pengumuman kontrak itu dibatalkan. Dan pekan berikutnya, pekerja honorer dipanggil untuk menandatangani pembatalan kontrak.
Joko maupun Arief tak tahu pasti alasan negara memberhentikan mereka. Menurut Joko, surat yang ia terima hanya memberitahukan bahwa ia dirumahkan sampai waktu yang tak ditentukan.
Sementara Arief mengatakan, pimpinan lembaganya memohon maaf dan menyebut keputusan itu bukanlah kemauan mereka. Tak berapa lama, media sosial meledak dengan isu kesedihan pekerja RRI lain. Ada pula pekerja TVRI yang curhat dirumahkan lantaran efisiensi.
Sebagian pegawai institusi pemerintah yang lain juga “berteriak”, menyebut kebijakan efisiensi bikin operasional di kantornya terpengaruh.
DPR pun memanggil RRI dan TVRI, dan mendapati bahwa PHK yang dialami Arief dkk berhubungan dengan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1/2025.
Pemangkasan anggaran sebesar itu, menurut Prabowo, untuk membiayai 20 program strategis pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG).
Dalam rapat dengan DPR pada 12 Februari, Komisi VII meminta TVRI dan RRI tak melakukan PHK di tengah efisiensi anggaran. Maka, dua hari kemudian, RRI kembali mempekerjakan Arief.
Kondisi Pekerja Memprihatinkan di Tengah Kabut Efisiensi
Kondisi pekerja di lembaga lain barangkali tak semujur Arief. Pasalnya, sejumlah institusi pemerintah di hadapan DPR mengeluhkan efisiensi anggaran di lembaga mereka yang bisa berdampak pada gaji pegawai.
Lembaga-lembaga yang tengah dilanda kecemasan itu antara lain Komisi Yudisial yang menyebut hanya mampu menggaji pegawai hingga Oktober 2025 lantaran anggaran dipotong Rp 74,7 miliar. Begitu juga Mahkamah Konstitusi hanya bisa bayar gaji dan tunjangan sampai Mei setelah efisiensi Rp 226,1 miliar.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga mengalami hal serupa. Setelah efisiensi anggaran Rp 1,02 triliun yang diketok Kemenkeu tanpa diskusi, Bappenas kekurangan anggaran Rp 476 miliar, dengan rincian Rp 152,1 miliar untuk kegiatan prioritas nasional dan Rp 324 miliar untuk 700 CPNS dan 890 PPK yang diterima seleksi tahun 2024.
Seorang CPNS Bappenas 2024 sontak khawatir usai menonton paparan Bappenas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/2). Ia saat ini masih menunggu pengumuman waktu masuk kerja—yang dikenal dengan istilah TMT (terhitung mulai tanggal).
“Jadi, kalau [anggaran] pakai model yang dipresentasikan ke DPR [setelah efisiensi] oleh Kemenkeu, misalkan disetujui, saya (CPNS) enggak gajian,” kata CPNS Bappenas 2024 yang enggan disebut namanya itu.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudi pun mengatakan dalam raker di DPR itu bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan Kemenkeu agar pegawai baru bisa mendapat gaji.
Namun masalah tak berhenti di situ. Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, efisiensi pada pagu belanja barang dan jasa lainnya mengganggu kinerja institusinya, sebab pos tersebut diisi oleh belanja tenaga konsultan individu dan jasa lainnya yang bersifat kontrak.
Sumber di internal Bappenas memaparkan, konsultan individu yang disebut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Bappenas dikontrak tahunan. Meski jumlah pegawai di Bappenas 764 orang dan PPPK 330 orang, jumlah tenaga kerjanya dirasa masih kurang.
Penerimaan ASN di Bappenas dalam 10 tahun terakhir juga kerap tak memenuhi kuota yang disediakan.
Sumber yang sama menyebut, saat disisir, ada sekitar 2.000 orang pekerja PPNPN, termasuk konsultan individu dan jasa lainnya (seperti satpam atau sopir di Bappenas) yang bakal terdampak efisiensi jika upah mereka tak dianggarkan.
Namun, konpers Menkeu Sri Mulyani pada 14 Februari menyebut tak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian/lembaga. Bappenas kemudian disebut menjadikan ucapan itu sebagai sandaran guna mengajukan tambahan Rp 235 miliar demi mengupah 2.000 tenaga kontrak mereka.
kumparan telah mengajukan surat permohonan wawancara kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas Ardian Budhi Nugroho melalui stafnya untuk mengonfirmasi perihal dampak efisiensi anggaran di Bappenas. Staf itu menyebut memohon arahan pimpinan dahulu, tapi hingga kini belum ada tanggapan tindak lanjut.
kumparan juga menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro. Ia sempat membalas pesan, namun tak mengangkat telepon untuk diwawancara lebih lanjut.
Kinerja dan Psikis Pekerja Terganggu
Dua konsultan individu atau pekerja honorer di Bappenas yang diwawancara kumparan mengatakan masih waswas dengan ketidakpastian nasib mereka. Apalagi upah mereka pada bulan Januari sampai 14 Februari—saat wawancara dilakukan—belum dibayarkan.
Seorang konsultan yang masih lajang menceritakan, ia tetap bekerja di Bappenas meski belum digaji, padahal setiap harinya ia menghabiskan Rp 75.000 untuk pergi-pulang dari/ke kantor, belum termasuk biaya makan. Sementara pekerja lain yang sudah berkeluarga menyebut bingung dengan kondisinya yang tiba-tiba tak berpenghasilan.
Pekerja itu mengatakan masih mau melakoni pekerjaannya di Bappenas lantaran merasa pimpinannya sedang berjuang untuk menyelamatkannya dari PHK.
“Ada demotivasi sedikit-sedikit, seperti kalau harus ada rapat di luar, sebab dari rumah berarti biaya transport saya hari itu nambah, dari Rp 75.000 jadi Rp 100.000” kata dia. Padahal gajinya bulan Januari saja belum turun.
Pegawai di Bappenas bercerita ironi di lembaganya ketika kabar efisiensi menyeruak hal itu membuat sejumlah direktorat praktis tidak dapat berlangganan aplikasi Zoom untuk berapat. Ia menggambarkan, tanpa alat kerja memadai, pegawai bisa dibayar tapi berpotensi tak mengerjakan sesuatu.
“Oke, semuanya digaji, tapi kantor nggak jalan. Ya ngapain? Saya gitaran di kantor?” selorohnya.
Dua PNS di dua kementerian berbeda pada direktorat yang menangani perjanjian dan pertemuan dengan stakeholder luar negeri menyebut bahwa kini perjalanan dinas untuk melakukan perundingan-perundingan sudah dibatasi anggarannya. Sebagai gantinya, hal itu diakali dengan pertemuan secara daring.
Walau demikian hal tersebut bukannya tanpa konsekuensi. Pertemuan daring dengan negara di Benua Amerika, misalnya, akan membuat salah satu pihak bekerja di malam hari sehingga pertemuan tak bisa dilakukan secara intensif atau terus menerus. Pertemuan daring juga bikin proses membuat kesepakatan jadi molor atau lebih lama dari seharusnya.
“Kalau misalnya dalam perjanjian ada 50 artikel ya dalam satu minggu kita bisa bahas banyak [jika bertemu langsung]. Tapi kalau misalnya online itu hanya 1-2 artikel aja yang bisa kita ulas gitu loh,” kata PNS yang tak ingin disebut namanya ini.
Selain perjalanan dinas luar negeri, PNS lain menyebut biaya perjadin dalam kota yang sebelumnya dibiayai lembaga sekitar Rp 170 ribu per hari di Jakarta kini ditiadakan.
Pangkas dari Atas Sebelum yang Bawah
Menteri PU membantah adanya pegawai honorer di institusinya yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran pemerintah. Namun cerita tentang Joko ialah kenyataan yang terjadi. Ia pun menagih komitmen pemerintah soal program ketahanan pangan yang kini kerap digembar-gemborkan Prabowo.
"Katanya programnya ketahanan pangan, tapi kita sebagai petugas penyuplai air, distribusi air ke petani kok malah dihilangkan?” tanya Joko heran.
Jika memang efisiensi anggaran pemerintah menjadi jalan untuk program MBG, Joko menilai justru hal itu antara penting dan tak penting.
Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, masalah efisiensi anggaran menjadi polemik lantaran narasi pemerintah untuk mengurangi belanja alat tulis kantor hingga perjadin justru dibarengi oleh diskursus pengurangan layanan publik.
“Pada saat bersamaan kabinet kita gemuk, ada stafsus (influencer) yang dilantik saat kehebohan ini terjadi. Dan ini pemborosan anggaran yang sangat besar sekali,” ujar Askar.
Karena itulah publik menurut Askar jadi mempertanyakan uang pajak hasil efisiensi itu akan dialihkan ke mana. Menurutnya, belum semua lapisan masyarakat menerima jika anggaran untuk subsidi pendidikan, jalan, kesehatan kemudian digeser semua ke MBG.
Celios juga mengusulkan agar program MBG diarahkan untuk mereka yang membutuhkan, tidak untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Jika hal itu dilakukan, kebutuhan anggarannya menurut estimasi Askar hanya Rp 117 triliun per tahun.
“Sekarang Rp 71 triliun sudah dianggarkan, jadi hanya butuh penambahan sekitar Rp 48 triliun. Dan enggak perlu memangkas dengan masif,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat bahwa pemangkasan anggaran jangan hanya membuat pekerja kelas menengah ke bawah yang terimbas. Menurutnya, fasilitas pejabat kelas atas sekelas menteri seperti kendaraan mewah hingga pengawal juga mesti dikurangi demi penghematan.
Menurut Agus, stafsus di pemerintahan jumlahnya sudah cukup banyak sehingga tidak perlu dilakukan banyak penambahan. Apalagi di lingkup internal K/L sudah ada pejabat eselon 1 dan 2 dan itu dibiayai APBN sehingga biarkanlah pejabat tersebut yang bekerja dan tidak mengandalkan stafsus.
“Memangkasnya juga yang di atas, sehingga tidak bisa mengurangi tekanan di bawahnya. Kendaraan menteri enggak usah dua, satu aja Avanza. Pokoknya kan tidak kehujanan dan kepanasan. Supaya tidak melukai masyarakat,” tandas Agus.
Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyatakan pemerintah perlu kebijakan cadangan ketika benar-benar memilih efisiensi anggaran. Ini supaya tidak terjadi PHK yang tidak diinginkan.
Seyogianya, menurut Tauhid, ketika efisiensi Rp 306 triliun diteken, pemerintah masih bisa mengajukan kembali anggaran yang kurang untuk kebutuhan tertentu. Dan ruang debat semacam itu terbuka seperti di DPR.
“Yang untuk beasiswa-beasiswa itu kan dinolkan. Saya setuju beasiswa kayak gitu untuk dikembalikan (diadakan) lagi,” tuturnya, Kamis (13/2).
Pada 14 Februari, Sri Mulyani menegaskan tidak ada PHK di lingkungan K/L hingga pemotongan anggaran sejumlah beasiswa. Pemerintah akhirnya mengklarifikasi setelah terjadi kegaduhan yang muncul dari K/L yang terimbas pemotongan di sana-sini
“Publik bereaksi, sebagian anggota DPR merespons. DPR memanggil pemerintah/kementerian. Akhirnya terjadi dialog, pemangkasan anggaran ada yang diubah. Nunggu viral, nunggu netizen bereaksi dulu, baru pemerintah mengubah kebijakannya,” pungkas Askar.
