Yang Perlu Diketahui soal Polemik Mutasi Dokter Anak

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) atas mutasi yang dilakukan ke sejumlah dokter anak, di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6). Foto: Alya Zahra/kumparan

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDA), dr Piprim Basarah Yanuarso, tak terima dipindah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF). Ia kemudian mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (7/5).

"Kemudian mutasi saya sendiri aneh. Saya pada saat itu Hari Jumat (2/5) ditelepon oleh teman yang melihat edaran itu, sementara saya sendiri belum tahu isinya," kata Piprim mengawali paparannya.

"Sampai hari ini pun saya belum menerima surat fisik mutasi," imbuh dia.

Piprim menambahkan, keanehan berikutnya adalah mengapa ia dimutasi ke RS Fatmawati. Sedangkan di sana tak ada spesialis jantung anak.

"Kalau masalah di narasi itu adalah ada pendidikan terkait profesi saya, sedangkan saya dimutasi ke RS Fatmawati yang tidak mendidik anak maupun subspesialis anak," katanya.

Kata dia, dengan mutasi ini, dikhawatirkan akan mengganggu produksi jumlah dokter spesialis jantung anak di Indonesia.

Mencuatnya Polemik Alih Kekuasaan Kolegium

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) atas mutasi yang dilakukan ke sejumlah dokter anak, di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6). Foto: Alya Zahra/kumparan

dr. Piprim Basarah Yanuarso berbicara tentang akar masalah dari kepindahannya ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, mutasi yang dilakukan Kemenkes berawal dari kritiknya terhadap pengambilalihan kolegium yang semula independen menjadi milik Kemenkes. Hal ini menuai polemik antara organisasi profesi dan pemerintah.

Kolegium adalah badan ilmiah yang menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis, yang terdiri dari para ahli profesional dan guru besar.

Kolegium berfungsi untuk menjaga marwah keilmuan dengan tujuan menjaga kualitas dokter dan pelayanan kesehatan.

Namun, menurutnya, dalam pelaksanaannya kolegium telah kehilangan independensinya karena keanggotaannya dipilih secara voting atau ditunjuk langsung oleh Kemenkes. Padahal, kata Piprim, seharusnya pemilihan dilakukan berdasarkan kongres yang telah disepakati oleh organisasi.

“Jadi yang menarik adalah pemilihan kolegium Kemenkes adalah dengan penunjukan langsung oleh Kemenkes ataupun ini dibuat voting secara terbuka padahal mekanisme yang seharusnya adalah dia melalui pemilihan dalam sebuah kongres,” jelas Piprim.

Dalam Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang Tahun 2024, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan akan tetap mempertahankan kolegium berdasarkan kongres.

Dari pernyataan tersebut, sejumlah dokter anak di Indonesia mengalami mutasi diantaranya dr. Piprim, dr. Hikari Ambara Sjakti, Sp.A(K), dr.Fitri Hartanto, dan dr.Rizky Adriansyah.

Respons Kemenkes

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman di depan Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan seluruh dokter ASN (Aparatur Sipil Negara) harus bersedia untuk ditempatkan di mana pun. Selain itu, pemindahan tugas (mutasi) seorang dokter ke tempat lain adalah hal yang lumrah.

Hal ini disampaikan Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman terkait pemindahan tugas Ketum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso dari RSCM ke RS Fatmawati Jakarta.

“Dan sekali lagi kita tekankan bahwa mutasi ASN itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Jadi itu memang sejak awal kita komitmennya siap ditempatkan di mana pun. Mau di Jakarta. Mau di Papua pun sebenarnya ya kita harus siap,” kata Aji di depan Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

“Kalau kita bener-bener mau zalim. Itu pindahnya bukan di Jakarta. Ke IKN misalnya. Yang jauh-jauh gitu. Nah itu, daerah mana gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak mungkin kalau dizalimi,” lanjut dia.

Aji mengatakan, alasan Kemenkes mutasi sejumlah dokter spesialis anak untuk mengisi kekosongan beberapa posisi dokter spesialis di rumah sakit vertikal. Dia memastikan, Kemenkes juga telah melakukan pertimbangan untuk pengisian tugas tersebut.

Kantor Kemenkes di Rasuna Said. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Dukungan Strategis Organisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rendi Witular, angkat bicara atas mutasi yang dilakukan kementerian kepada sejumlah dokter spesialis anak. Salah satunya mutasi Ketua IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso dari RSCM ke RS Fatmawati.

Piprim menilai, alasannya dimutasi aneh. Ia juga menduga terkait dengan kritik pedasnya terkait kolegium yang kini di bawah Kemenkes.

Rendi menjelaskan, sebelumnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 di bawah organisasi profesi, sehingga kolegium harus bersifat independen.

“Cuma tujuannya ini dipelintir, seolah olah ini terkait kolegium. Kolegium itu itu kan yang menentukan standar kesehatan, Sebelum UU Kesehatan itu di bawah organisasi profesi. Dengan adanya itu, akhir Oktober atau November kolegium dilimpahkan ke pemerintah, termasuk anak,” jelas Rendi kepada wartawan, Rabu (7/5).

Alasan lainnya, kata Rendi, guna menghindari penyalahgunaan kepentingan organisasi di dalam kepengurusan kolegium. Sehingga pemerintah memutuskan mengambil alihnya.

Sejumlah Dokter di Yogya Gelar Doa Bersama, Prihatin Mutasi Mendadak

Sejumlah dokter dari berbagai keilmuan menggelar doa bersama di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, Rabu (7/5/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sejumlah dokter lintas keilmuan menggelar doa bersama di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM di Sleman, DIY, Rabu (7/5). Mereka prihatin dengan mutasi mendadak sejumlah dokter yang dilakukan Kemenkes RI.

"Kegiatan ini dipicu ada suatu pemindahtugasan teman-teman terutama dari (dokter) anak," kata Direktur Utama RSA UGM, Prof. Dr. dr. Darwito, Sp.B-KBD.

"(Yang hadir) ada yang semuanya dari kalangan, dari dokter umum, dokter spesialis, baik spesialis yang pegang pisau, bedah, obgyn, THT, dan yang lain bahkan ada penyakit dalam, ada anak, ada semuanya hampir 16 cabang ilmu," jelasnya.

Darwito mengatakan Menteri Kesehatan sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan, memutasi dokter dengan suka-suka.

Sejumlah dokter dari berbagai keilmuan menggelar doa bersama di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, Rabu (7/5/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Dengan doa bersama ini, Darwito dan rekan sejawatnya berharap diberi ketenangan oleh Tuhan. Sehingga mereka tetap bisa bekerja dengan nyaman, berekspresi, mendidik, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Prihatin, tapi sekali kita biarkan, kita nggak bisa apa-apa, suara nggak didengarkan, yaudah kita lewat doa," bebernya.

Di DIY, menurut Darwito, ada dua dokter yang dipindah secara mendadak. Mereka dokter anak dan obgyn. Menurut Darwito, mutasi mendadak ini baru pertama terjadi.

IDAI Masih Tunggu Ajakan Dialog dari Kemenkes soal Mutasi

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Utara dr.Rizky Ardiansyah di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) masih menanti audiensi atau dialog bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) usai mutasi mendadak sejumlah dokter anak. Sampai saat ini mereka mengaku belum ada ajakan.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Utara dr Rizky Ardiansyah mengatakan, mutasi tersebut tidak diawali dengan pemberitahuan secara lisan. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenkes untuk memberikan keterangan secara langsung.

“Kita kan dalam posisi yang sebenarnya menunggu. Kenapa? Karena kita nggak diberitahu tiba-tiba keluar SK mutasi. Kita nggak diberitahu tiba-tiba SK pemerintahan. Jadi posisi kami sebenarnya dalam konteks kondisi dialog, ya kami menunggu. Sejauh mana mau dialog itu sebenarnya,” kata d Rizky di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Rizky merupakan salah satu pihak yang diberhentikan dari RS Adam Malik Medan.