Yang Perlu Diketahui soal Protes Free Papua-Aceh-Maluku Muncul di Forum PBB

Hasil pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB ditampilkan dalam sidang khusus Majelis Umum PBB, di markas besar PBB di New York City, Jumat (10/5/2024). Foto: Charly Triballeau/AFP

Video yang merekam sekelompok WNI mengacungkan tulisan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beredar di media sosial.

Mereka tampak mengenakan pakaian adat dan duduk di ruang sidang PBB, sebelum akhirnya mendapat teguran dari petugas keamanan.

Aksi tersebut terjadi menjelang pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan pada 21 April-2 Mei 2025.

Dalam video yang diunggah dari sudut pandang WNI tersebut, terdengar bagaimana petugas mendatangi mereka dan menegur untuk tidak melakukan hal yang memprovokasi sambil menarik kertas bertuliskan “Free Maluku”, “Free Papua”, dan “Free Aceh”.

Kemudian salah satu dari mereka mengungkap bahwa teguran datang setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB sekaligus putra dari Luhut Binsar Pandjaitan, Paulus Panjaitan.

“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” ujar salah satu dari mereka dalam video.

Sidang UNPFII tahun ini akan digelar selama dua pekan di Markas Besar PBB, New York, dan dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara serta organisasi masyarakat adat.

Forum ini merupakan ruang diskusi bagi negara-negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyebut tindakan itu merupakan bentuk penyalahgunaan forum.

Menurut Roy, meski forum UNPFII terbuka bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk NGO, namun tetap berada dalam kerangka kerja sama antarnegara. Aksi sepihak seperti itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip PBB.

Kemlu soal Aksi Free Papua, Aceh, Maluku di Forum PBB: Cari Sensasi

Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, dalam Press Briefing Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (6/3/2025). Foto: Tiara Hasna/kumparan

Kementerian Luar Negeri RI berkomentar soal warga negara Indonesia (WNI) yang mengacungkan tulisan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat, mereka hadir dengan mengatasnamakan organisasi non-pemerintah (NGO). Namun, kehadirannya justru mencederai fungsi forum internasional.

“Mereka hadir sebagai NGO, tapi bahkan kami tidak tahu dan sebenarnya tidak mau tahu mereka hadir sebagai NGO dari negara mana ngakunya,” kata Roy di Kantor Kemlu RI Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Roy menjelaskan status NGO tidak serta-merta membenarkan tindakan provokatif di dalam forum resmi PBB.

Forum seperti United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), tegasnya, merupakan ruang kerja sama negara anggota PBB yang menjunjung kedaulatan dan etika diplomasi.

"Yang pasti bahwa mereka menyalahgunakan forum itu. Sama PBB-nya aja sudah ditindak, untuk apa kami ribut tentang orang-orang yang menyalahgunakan pencari sensasi seperti itu,” lanjut Roy.