Yasonna Belum Tentukan Nasib 'Pencabutan Voa Rusia-Ukraina' Permintaan Koster

Menkumham Yasonna Laoly (ketiga kanan) di Bali, Jumat (31/3). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly belum menentukan nasib pencabutan Visa on Arrival (VoA) Rusia dan Ukraina.

Pencabutan VoA Rusia dan Ukraina merupakan permintaan Gubernur Bali Wayan Koster yang geram setelah fenomena WNA terutama dari Rusia berbuat onar di Pulau Dewata.

"Belum diputuskan. Saya bertemu dengan mereka (pihak Pemda Bali), mereka juga menanyakan itu," katanya di Hotel Hilton, Kabupaten Badung, Jumat (31/3).

Alasan Yasonna belum memberikan keputusan menolak atau mengabulkan permintaan Koster karena masih membahas dengan sejumlah pihak lain seperti Kemenlu, Kemenpar, Kemenhub, PHRI dan ASITA.

"Ini harus dibahas bersama, mana bisa kita putuskan sendiri-sendiri, dari Pariwisata gimana, Pemda seperti apa, dari Kemenlu, ini kan semua harus kita jaga," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Anatolievich Chuychenko enggan menanggapi hal ini lebih lanjut. Dia yakin penerapan VoA ini membantu kedua negara dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan menindak pelaku pidana kejahatan.

"Untuk isu VoA ini merupakan mekanisme yang penting yang memudahkan kunjungan wisatawan sekaligus membantu dua pihak menindak kejahatan karena adanya informasi kunjungan yang dapat diberikan oleh dua negara," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, yakin pencabutan VoA Rusia dan Ukraina tidak merugikan ekonomi pariwisata Bali.

Menurutnya kedatangan WN Rusia justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi pariwisata. Imigrasi Ngurah Rai Bali mencatat sejak Januari-Maret 2023 jumlah wisatawan Rusia yang datang ke Bali sekitar 43.622.

"Ini loh walaupun jumlah meningkatkan tapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Bali. Dan kita evaluasi dan kita sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.