Yasonna Sentil Rocky Gerung soal Bajingan Tolol

Menkumham Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dalam sosialisasi UU KUHP di Trans Resort Bali, Kabupaten Badung, Bali Rabu,(9/8). Foto: Kemenkumham Bali.

Menkumham Yasonna Laoly ikut merespons kritik pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi "Bajingan Tolol". Menurutnya, tak pantas seorang presiden disebut sebagai bajingan tolol.

"Saya kira sebagai negara Pancasila yang beradab itu tidak pantas," katanya saat memberikan sambutan dalam sosialisasi UU KUHP di Trans Resort Bali, Kabupaten Badung, Rabu (9/8).

Yasonna menilai pernyataan Rocky Gerung merupakan bentuk penyerangan terhadap harkat dan martabat seorang presiden. Harkat dan martabat ini harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara.

"Sehingga kita sampai pada kesimpulan ini harus kita jaga untuk kehormatan," kata politikus PDIP ini.

Penyerangan harkat dan martabat ini tak hanya berkaitan dengan Jokowi, tapi terhadap Presiden Indonesia di masa depan.

"Persoalan penyerangan harkat martabat presiden bukan untuk Presiden (Jokowi) saja, (tapi juga) untuk presiden-presiden yang akan datang. Apakah kita membiarkan seorang presiden dicaci maki dengan bebasnya, dengan alasan kebebasan berpendapat," kata eks anggota DPR ini.

Rocky Gerung orasi di acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kota Bekasi, 29 Juli 2023. Foto: YouTube/Rocky Gerung

Yasonna mengatakan, hak atas kebebasan berpendapat memiliki batasan yang harus dipatuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus sesuai dengan budaya di Indonesia. Tidak secara gamblang meniru sistem demokrasi di negera-negara Eropa.

"Berbicara, UUD 1945, Pasal 28 J mengatakan bahwa kebebasan, hak asasi manusia, dapat dibatasi dengan undang-undang. Soal penyerangan harkat martabat presiden lama menjadi perdebatan kita, demokrasi dan kebebasan berbicara juga harus dalam frame sistem kultur budaya kita," kata dia.

Tim Bantuan Hukum PDIP Perjuangan Johannes L Tobing bersama tim tiba di Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Yasonna lalu mencontohkan sistem demokrasi di negera Jepang yang tetap mempertahankan akar budaya masyarakatnya.

"Kalau kita mau absolut ambil demokrasi di Eropa, apakah cocok? Jepang adalah sebuah demokrasi tetapi kesantunan masyarakatnya, budayanya, tetap mereka pertahankan. Jumpa, tunduk, sopan, mereka negara maju. Kultur dan budayanya tetap dipertahankan," kata Yasonna.

Dalam kasus ini, Rocky Gerung dipolisikan oleh relawan Jokowi hingga kader PDIP karena diduga menghina Presiden Jokowi ke sejumlah kantor polisi. Sebanyak 13 aduan dan pelaporan ke polisi ditarik semua ke Bareskrim Polri.

Rocky menyatakan, akan menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena pernyataannya membuat gaduh publik, tapi dia tidak akan berhenti bersuara kritis.

"Dan tentu ini berbahaya dalam tahun-tahun politik karena di belakangnya ada berbagai kepentingan untuk menginjak. Tapi saya enggak akan berhenti," katanya Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8).