kumparan
3 November 2019 14:42

YLBHI soal Perppu KPK Tak Terbit: Lonceng Masuk Neo-Orba

POTRAIT, Konferensi pers YLBHI
Ketua YLBHI Asfinawati (kiri) M isnur (tengah) dalam konferensi pers Penyampaian Laporan YLBHI dan LBH Indonesia. Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan
Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menerbitkan Perppu KPK. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kemudian meluruskan Presiden menunggu proses gugatan atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi, sebelum memutuskan menerbitkan atau tidak Perppu tersebut.
ADVERTISEMENT
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati tidak heran dengan adanya langkah ragu-ragu menerbitkan Perppu KPK. Pasalnya, Jokowi sejak awal dipandang menyetujui revisi UU KPK.
“Apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi ini tidak mengherankan kita semua sebetulnya. Ada beberapa tanda-tanda sebetulnya, bahwa pertama sejak awal tidak mungkin ada surpres tanpa persetujuan presiden,” ujar Asfin dalam diskusi tentang Perppu KPK di kantor Indonesian Corruption Watch, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).
“Dan kalaupun di dalamnya ada skandal antara Menteri Hukum dan HAM, partai, dan presiden, tapi secara kasat mata kita melihat presiden menandatanganinya. Tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi, dan menteri tidak akan berani kalau tidak ada persetujuan presiden,” sambungnya.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Jakarta, Kawal Capim KPK
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Selain itu, Asfin menilai tidak diterbitkannya Perppu KPK tak ubahnya dengan kembali kepada sistem Orde Baru. Selain melemahnya KPK, faktor lain yang mengindikasikan ke arah sana ialah terbitnya undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat.
ADVERTISEMENT
“Jadi menurut kami, tidak dikeluarkannya perppu adalah sebuah lonceng kita masuk ke neo-Orde Baru. Kalau kita kaitkan dengan beberapa undang-undang yang merepresi rakyat, maka sebetulnya ini adalah perulangan yang terjadi sebelum 1998 atau Orba,” tegasnya.
“Orba sebetulnya adalah cerita korupsi yang luar biasa yang dijalankan oleh sistem negara itu sendiri, oleh pemerintahan yang akibatnya ada kelemahan-kelemahan politik, baik politik warga maupun politik dari parpol atau oposisi. Dan semua itu adalah untuk menjalankan megakorupsi itu perlu ada sebuah penertiban rakyat dan semua elemen itu sedang terjadi sekarang,” pungkasnya.
Ia melihat dengan berlakunya UU KPK yang baru, memungkinkan tindakan yang dilakukan oleh KPK malah akan berujung pada praperadilan. Sehingga hal ini bermuara pada upaya pemberantasan korupsi yang berada dalam bahaya.
ADVERTISEMENT
“Akan ada selalu kemungkinan tindakan KPK itu dipraperadilankan dan dikalahkan oleh hakim. Jadi hakim bisa menggunakan pasal mana saja untuk menafsirkan pasal yang saling bertolak belakang. Dari dua pasal ini saja sudah jelas pemberantasan korupsi berada di dalam bahaya,” ujarnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan