Yoyok dan Istilah Partai Cokelat yang Kini Ramai di Pilkada 2024

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana seragam sekolah mempersiapkan TPS 005, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Istilah 'Partai Cokelat' kini sering terdengar selama Pilkada 2024. Bahkan, Partai Cokelat ini dikaitkan dengan upaya intervensi hingga intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Salah satu yang kencang menyuarakan peran Partai Cokelat di Pilkada, yakni Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Yoyok Riyo Sudibyo. Yoyok bahkan menyampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi I bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Senin, 25 November 2024.

Awalnya Yoyok menyinggung soal netralitas TNI yang ia sebut tidak ada duanya.

“Ini masalah netralitas, netralitas TNI ini saya sampaikan TNI udahlah tidak ada duanya, netralnya luar biasanya, saking netralnya mendekat ke TPS saja takut,” kata Yoyok dalam rapat.

Mantan Perwira Angkatan Darat itu kemudian menyinggung soal kemunculan Partai Cokelat yang merujuk pada keterlibatan institusi kepolisian dalam politik praktis Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Yoyok Riyo Sudibyo. Foto: YouTube/ TVR Parlemen

“Ini beberapa poin yang bapak sampaikan upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpanan Pilkada seperti money politics dan black campaign. Demokrasi zaman sekarang kan ngerti semua bagaimana berutalnya,” kata eks Bupati Batang itu.

Kondisi penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkada ini, menurut Yoyok, berbanding lurus dengan kualitas kepala daerah yang terpilih.

“Kalau pencetakan pimpinan yang melalui demokrasi ini melalui melahirkan pimpinan yang tidak benar mau sampai kapan, 2 per 3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia ketangkap hukum?” cecar purnawirawan mayor arhanud ini.

Menurut Yoyok, harusnya TNI sejak awal tegas menindak segara permainan politik yang muncul selama pelaksanaan Pilkada meskipun permainan ini muncul dari institusi kepolisian.

“Negara ini kebetulan saja bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik karena memang kayak gini,” kata Yoyok.

“Tapi saya harapkan TNI mengambil peran lebih lagi untuk menjaga netralitas dan menjaga pemilu yang jurdil,” pungkasnya.

PDIP Minta Kapolri Bertanggung Jawab

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersiap menyampaikan keterangan pers terkait Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, demokrasi saat ini sedang terancam. Dia bahkan menilai, peran Partai Cokelat yang kini tengah menjalankan ambisi Jokowi.

“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” katanya.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan dengan jelas Partai Cokelat yang dimaksud, yakni oknum kepolisian. Karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertanggung jawab.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus. Foto: YouTube/ TV Parlemen

"Karena yang dimaksud Partai Cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," ucap dia.

"Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani dipikul sepanjang sejarah ini," kata Deddy.