Yudi Latif: Siapapun Presidennya, UKP-PIP Tetap Ada

Ketua UKP-PIP​ Yudi Latif (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Presiden Joko Widodo menyetujui Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi lembaga setara kementerian. Kepala UKP-PIP Yudi Latif juga memastikan, lembaga yang dipimpinnya tetap ada, meski masa pemerintahan akan berakhir 2019.

"Makanya UKP ini nanti masa kerjanya pun tadinya berakhir ketika Presiden berakhir. Tapi karena Pancasila itu menyangkut kebaikan, kemaslahatan bersama, jadi polanya tidak mengikuti masa jabatan Presiden. Polanya akan terus sampai 5 tahun. Jadi siapapun nanti Presidennya, UKP ini akan jalan," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/12).

Pada awal pembentukannya, Jokowi menetapkan masa kerja UKP-PIP mengikuti masa kerja Presiden. Yudi menilai, ideologi Pancasila tidak boleh vakum hanya karena masa pemerintahan selesai.

"Ideologi tidak boleh vakum dan ideologi Pancasila harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi tidak semua harus dipolitisasi, meskipun kita memasuki tahun-tahun politik. Komitmen Pancasila itu menjaga agar politiknya sehat, beradab, tidak jatuh pada saling melakukan persekusi," lanjut dia.

Yudi berharap kegiatan UKP-PIP bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Dengan bentuk lembaga yang lama, UKP-PIP hanya bisa mengintervensi lembaga kenegaraan. Dengan bentuk lembaga yang baru ini, UKP-PIP bisa menyentuh hingga ke kehidupan masyarakat.

"Tapi sekarang diberi kewenangan untuk ikut masuk dalam masyarakat. Jadi menyemai Pancasila di tingkat masyarakat juga. Supaya memastikan bahwa proses-proses kekuasaan siapapun yang memerintahnya semuanya berpegang teguh pada komitmen Pancasila," tutur Yudi.

Jokowi dalam Kongres Pancasila ke-9 di UGM (Foto: Biro Setpres)

Yudi mengungkapkan, Presiden Jokowi sempat memberi contoh serupa, seperti yang dilakukan oleh Singapura. Dengan masyarakat multikultural, pemerintah Singapura tetap menerapkan program pembinaan yang sistematis menyangkut kebudayaan.

"Ada program pembinaan yang sistematis menyangkut civil culturnya, budaya kewargaannya, sehingga keluar datang dengan beliau menyebutnya, suaranya sama. Ada aspek-aspek yang disuarakan sama meskipun rasnya macam-macam," papar dia.

Dengan pembinaan seperti itu, Yudi berharap siapapun berbicara tidak melenceng dari asas Pancasila. Dalam hal ini, UKP-PIP lebih tepat seperti penyedia ide dan gagasan.

"Pada tingkat eksekusinya, beliau mengatakan, sebenarnya bisa memberdayakan peran-peran EO (Event Organizer), peran-peran yang ada di masyarakat ikut disertakan dalam proses eksekusi ya. Jadi gagasannya datang dari UKP, tapi proses eksekusinya bisa kerja sama dengan lembaga-lembaga lain," tambah Yudi.

Pelaksanaan pembinaan Pancasila ini juga tidak melulu dilakukan oleh UKP-PIP. Terutama program-program yang berkaitan dengan festival, kompetisi, atau bikin event-event.

"Itu tidak harus UKP-PIP langsung yang melaksanakan, bisa menggandeng EO-EO dari eksternal," ucap Yudi.