Yudo Margono Selangkah Lagi Jadi Panglima TNI: Jamin Netral & Berantas Separatis

Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memberikan hormat kepada anggota DPR dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Yudo akan disahkan sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa yang pensiun Desember ini.

Rapat DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ini dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dengan protokol kesehatan ketat. Ia didampingi Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Saat ini Yudo tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Jokowi.

Yudo telah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR. Ia dinyatakan layak dan lolos oleh Komisi I DPR sebagai Panglima TNI.

Yudo memiliki visi mewujudkan TNI yang kuat sehingga rakyat dan bangsa Indonesia bermartabat di mata dunia, dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI.

Yudo mengungkapkan setidaknya terdapat 4 program untuk mewujudkan visi tersebut.

Program pertama yang yakni pembangunan sumber daya TNI unggul yang profesional dan memiliki jiwa yang tangguh.

Selanjutnya yakni meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI baik personel dan alutsista. Ketiga, Yudo berkomitmen memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah dilakukan. Terakhir, yakni memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI.

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Rachmad Gobel (kir) dan Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) berfoto bersama Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Disahkan Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Jamin Netralitas TNI di 2024

Dalam konferensi pers yang digelar, Yudo menjamin netralitas TNI dalam perhelatan Pemilu di 2024 nanti.

"Kemudian netralitas, kalau itu sudah tidak perlu ditanyakan. Sejak dulu TNI pasti netral, dan saya akan jamin tantangan netralitas TNI dalam pemilu 2024," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12).

Yudo juga menjelaskan program prioritasnya yang akan dilaksanakan setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh presiden. Pertama terkait dengan akselerasi SDM.

"Ini merupakan yang utama dalam meningkatkan TNI dimulai harus dengan SDM yang profesional. Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas," ucapnya.

Kemudian, Yudo juga menjabarkan program prioritasnya tentang percepatan operasional, dan juga melaksanakan fungsi tugas Kogabwilhan.

"Yaitu merupakan efektivitas kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah 1,2, 3. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan," ujar Yudo.

Lebih lanjut, Yudo juga memprioritaskan pertahanan terhadap daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.

"Tanggapan dan saran dari Komisi I untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi khususnya di daerah perbatasan laut, darat, yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti kita ketahui. Mulai Natuna, Papua, Aceh dan sebagainya," kata dia.

Laksamana Yudo Margono usai disahkan DPR sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, Selasa (13/12).. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Komitmen Berantas Separatis

Seiring dengan pengengesahan Yudo, timbul harapan agar Panglima TNI baru dapat memberantas aksi-aksi separatis atau teror. Yudo memastikan komitmennya untuk mengevaluasi langkah TNI dalam menghadapi persoalan tersebut.

"Akan kita evaluasi. Ini sudah berjalan di sana. Yang sudah menjadi kebijakan Panglima TNI. Nanti akan kita evaluasi bersama kepala staf angkatan," kata Yudo usai menghadiri rapat paripurna pengesahan sebagai Panglima TNI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

"Karena ada pembinaan, pengerahan kekuatan yang mana itu tugas Panglima untuk mengerahkan kekuatan untuk operasi miliar dan non-militer," imbuh dia.

Meski, Yudo mengatakan akan berdiskusi lebih dulu dengan tiga Kepala Staf terkait prioritas yang harus dilakukan usai dilantik Jokowi. Mengingat banyak persoalan pertahanan di Indonesia yang membutuhkan perhatian TNI.

"Ya, tentunya saya akan rapatkan dulu dengan kepala staf angkatan. Apa yang akan kita laksanakan. Tentunya tadi yang menjadi prioritas akan kita tindak lanjuti lebih awal. Papua, Laut China Selatan, Aceh, kemudian tadi pembinaan personel," jelasnya.

"Tentunya bahwa pembinaan personel itu adalah kewenangan kepala staf angkatan. Tapi panglima juga berwenang untuk mengarahkan supaya menjadi solid TNI ini, menjadi sinergi, dengan Polri maupun dengan masyarakat," pungkas dia.