Yusril Bentuk Pokja Penyelesaian 13 Kasus HAM Berat, Dipimpin Otto Hasibuan
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk mengurai kemandekan penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Pokja ini dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Pembentukan pokja diumumkan Yusril dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (9/11). Rapat tersebut dihadiri jajaran dari Kemenko Polkam, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung. Menurut Yusril, rapat digelar atas arahan Presiden untuk menelusuri penyebab kasus-kasus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Yusril menjelaskan, dari 17 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, baru empat yang disidangkan di pengadilan. Tiga di antaranya, yakni peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura, berujung vonis bebas karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sementara, 13 kasus lainnya masih berada pada tahap penyelidikan.
"Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya," ujar Yusril.
Yusril menyebut hambatan utama terletak pada persoalan prosedural antara penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Berkas hasil penyelidikan kerap dikembalikan karena dinilai kurang bukti, sementara Komnas HAM tidak memiliki kewenangan seperti penyidik, misalnya memanggil paksa saksi.
Ia mencontohkan, penyelidik Komnas HAM merasa kemampuannya hanya sampai pada tahap tertentu.
"Kalau kami, penyidik kami, bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa. Kami kan penyelidik, enggak bisa," kata Yusril.
Selain itu, menurutnya perlu ada kesamaan persepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang tergolong pelanggaran HAM berat. Kejahatan yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut, kata Yusril, semestinya tetap ditindaklanjuti melalui proses pidana biasa.
"Jangan sampai ada satu kejahatan di-pending, menghilang begitu saja tanpa suatu kejelasan," ujarnya.
Yusril menyatakan penunjukan Otto didasarkan pada latar belakangnya sebagai praktisi hukum.
"Kebetulan beliau seorang advokat kawakan yang paham soal-soal begini, bukan hanya seorang Wamenko. Tentu beliau dapat memberikan suatu arahan melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril.
Yusril juga mengatakan pokja akan beranggotakan sedikitnya unsur Kejaksaan, Komnas HAM, dan Kepolisian, serta akademisi. Mantan hakim juga dapat dilibatkan untuk memberi perspektif. Karena bersifat teknis, hasil kerja pokja tidak perlu sampai ke Presiden.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah melibatkan jaksa atau polisi yang terbiasa melakukan penyidikan saat Komnas HAM melakukan penyelidikan, agar hasilnya tidak bolak-balik tanpa kejelasan.
"Mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja ada formulanya, 13 kasus yang mandek bisa jalan lagi," kata Yusril.
Ia menambahkan, pokja tidak akan dibubarkan setelah pola kerja terbentuk, sehingga Komnas HAM dapat bekerja normal pada kasus-kasus mendatang. Menurutnya, pemerintah juga tidak perlu menerbitkan aturan baru yang prosesnya lama, melainkan cukup menyempurnakan teknis pelaksanaan.
Yusril merinci kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, antara lain peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, Talangsari, Rumoh Geudong dan pos Sattis lainnya di Aceh, penghilangan paksa 1997–1998, kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, pembunuhan dukun santet 1998–1999, Simpang KKA, Wasior 2001, Jambo Keupok, serta Wamena.