Yusril Bertemu Mendagri Malaysia, Bahas Pertukaran Napi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin bin Ismail (kanan), dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Indonesia dan Malaysia akan melakukan pertukaran narapidana. Hal itu dibahas saat Menko Kumham Impias Yusril Ihza Mahendra bertemu Mendagri Malaysia Saifuddin Nasution di Jakarta, (25/2).

"Dalam pertemuan ini, kami bahas bersama untuk di-follow-up untuk waktu yang tidak terlalu lama tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia," ujar Yusril dalam konferensi pers, Selasa (25/2).

"Nanti akan dibahas lebih detail nama-namanya, kapan dilaksanakan, dan sebagainya, sehingga dipulangkan narapidana Indonesia di Malaysia dan juga narapidana Malaysia akan dipulangkan," jelas dia.

Yusril menyebut, pertukaran narapidana dilakukan meskipun belum ada hukum yang mengatur hal tersebut.

"Kami sudah jelaskan ke Menteri Dalam Negeri Malaysia bahwa meskipun belum ada hukum yang mengatur akan itu, tapi praktiknya sudah berjalan seperti Indonesia dengan Filipina dan Prancis," kata dia.

Adapun dengan Filipina, Indonesia telah melakukan skema transfer of prisoners terhadap terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso. Teranyar, skema tersebut juga dilakukan Indonesia terhadap terpidana mati kasus narkotika asal Prancis, Serge Atloui.

Sementara itu, Saifuddin Nasution mengungkapkan bahwa ada sekitar 5 ribu rakyat Indonesia yang kini ditahan di Malaysia.

"Di Malaysia sekarang ada sejumlah rakyat Indonesia yang berada di penjara, sekitar 5 ribuan. 5 ribuan itu tergolong dua kelompok," kata Saifuddin dalam kesempatan yang sama, Selasa (25/2).

Adapun dua kelompok yang dimaksud, yakni pertama mereka yang ditahan di penjara dan sudah menjalani proses hukuman. Kedua, adalah mereka yang ditahan, tapi belum diadili.

"Mereka juga ditempatkan di penjara. Jadi kedua-dua ini jumlahnya membawa 5 ribuan," paparnya.

Terhadap narapidana yang sudah dihukum, kata dia, kedua negara melakukan pembahasan supaya pertukaran narapidana yang dilakukan berjalan tuntas dan efektif.

Dalam pembahasan itu, lanjutnya, diharapkan proses pertukaran narapidana itu berjalan seperti yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Filipina dan Prancis.

"Supaya proses pemindahan dapat dilakukan persis seperti mana yang sudahpun dilaksanakan di antara pemerintahan Indonesia dengan beberapa contoh negara yang disebut oleh Pak Yusril tadi," ucap Saifuddin.

Akan tetapi, dalam mewujudkan pertukaran narapidana itu, Saifuddin menekankan bahwa kedua negara mesti memiliki perjanjian yang disebut dengan international of transfer of prisoners (ITOP).

"Tapi, Malaysia dan Indonesia belum lagi menandatanganinya. Karena ada beberapa prasyarat yang termasuk disebut oleh Pak Yusril tadi, keperluan untuk masing-masing negara mempunyai domestic law," imbuhnya.

Mengingat kedua negara belum memiliki perjanjian tersebut, Saifuddin menyebut bahwa ada langkah atau skema lain yang ditempuh, yang disebut dengan membentuk kelompok kerja.

"Itu boleh saja dilaksanakan tanpa kita memerlukan satu perjanjian formal ditandatangani. Hal itu dipersetujui bersama sebagai hasil pertemuan tadi," pungkas dia.