Yusril Ihza Mahendra Setuju Kemenko Dipecah: Lebih Fokus, tapi Terserah Prabowo

Ketua tim pembela paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tanggapan atas gugatan terhadap kliennya saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memecah sejumlah kementerian yang ada saat ini. Begitu juga dengan adanya penambahan Kemenko dari 4 yang sudah berjalan sekarang.

Eks Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, tidak masalah dengan adanya pemecahan atau penambahan kementerian di kabinet Prabowo. Bisa saja, Prabowo ingin kementerian nanti lebih fokus pada satu tema tugas.

“Ya itu semuanya adalah terserah kepada beliau. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dan sepanjang itu sejalan dengan undang-undang kepentingan negara tidak masalah ya,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta pada Jumat (11/10).

“Karena undang-undang kepentingan negara mengatakan bahwa presiden itu dapat membentuk kementerian koordinator untuk membidangi atau mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu,” sambungnya.

Ia pun menjelaskan perubahan-perubahan nomenklatur kementerian maupun kementerian koordinator merupakan hal yang biasa dalam transisi pemerintahan.

“Dan seperti kita ketahui, keberadaan menteri koordinator itukan dari waktu ke waktu memang berubah. Dulu waktu Pak Harto namanya Menko Polkam, masih zamannya Pak Sudomo pada waktu itu,” tuturnya.

“Sesudah itu kan berubah. Waktu zaman Pak SBY saya yang mengusulkan pada waktu itu supaya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Waktu itu dilantik Pak Widodo saya masih ingat, waktu itu saya jadi Mensesneg ya,” sambungnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menyapa para warga usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Foto: Dok. Istimewa

Menurut Yusril, bila memang kementerian koordinator dipecah, spektrum koordinasinya akan lebih kecil. Ia menyebut keputusan itu adalah hal yang baik.

“Tapi sekarang ini kalau menurut pertimbangan Pak Prabowo bahwa perlu dipecah jadi Polkam dan Kumham sehingga spektrum koordinasinya menjadi lebih kecil, akan lebih fokus saya pikir itu sesuatu yang bagus juga untuk dilakukan,” ujarnya.

“Tapi ya segala sesuatunya ya kita serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil keputusan,” tutupnya.

Menjelang pelantikannya pada Minggu (20/11) mendatang, Prabowo masih belum mengumumkan jajaran menterinya. Kabar-kabar mengenai isi kabinet Prabowo terus santer berterbangan.

Salah satu kementerian yang dipecah, kabarnya Kemenko Polhukam. Prabowo disebut akan membelahnya menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko KumHAM.

Namun, belakangan, dari komposisi 13 komisi di DPR. Kemenko Polhukam tetap menjadi satu. Tapi, ada penambahan satu kemenko, yakni Kemenko Kemasyarakatan.

Beberapa kementerian disebut akan dipecah oleh Prabowo. Total, ada 9 kementerian yang dipecah. Berikut daftarnya:

KemenLHK Jadi:

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Kehutanan

KemenPUPR Jadi:

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan Rakyat

Kemen Desa dan PDTT Jadi:

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Transmigrasi

Kementerian Koperasi dan UMKM Jadi:

Kementerian Koperasi

Kementerian UMKM

Kemenparekraf Jadi:

Kementerian Pariwisata

Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf

Kemendagri Jadi:

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

BP2MI Jadi:

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kemendikbud Jadi:

Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

Kementerian Pendidikan Tinggi

Kementerian Kebudayaan

Kemenkum HAM Jadi:

Kementerian Hukum

Kementerian HAM

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kemenko Baru:

Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan