Yusril: Nama Calon Penerima Amnesti Sudah Diserahkan ke Prabowo

Menko Kumham Imipas RI, Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai wartawan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa nama-nama calon penerima amnesti atau pengampunan hukuman telah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi memang sudah diajukan nama-nama kepada Pak Presiden Prabowo untuk diambil keputusan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama beliau akan mengambil keputusan," ujar Yusril kepada wartawan, di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (25/2).

Yusril pun menyinggung mekanisme berikutnya terkait amnesti yang akan diberikan oleh Prabowo tersebut.

"Dan setelah beliau [Prabowo] menyetujui tentu harus disampaikan kepada DPR. Karena sesuai dengan amandemen konstitusi bahwa presiden dalam memberikan amnesti itu membutuhkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat," kata dia.

"Dan nanti seperti apa pertimbangan dari DPR dikembalikan lagi ke Presiden dan Presiden baru dapat mengambil keputusan final tentang pemberian amnesti tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyinggung sejumlah kategori narapidana yang turut diusulkan pemerintah untuk diberikan amnesti oleh presiden.

"Yaitu mereka yang terlibat dalam kasus Papua, yang ada di penjara Makassar, tapi tidak terlibat dalam penggunaan kekerasan bersenjata, yang kemungkinan juga akan disusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa terjadi perubahan jumlah narapidana penerima amnesti setelah verifikasi dan asesmen ulang.

Ia menyebut, narapidana yang akan diberikan amnesti hanya sekitar 19 ribu dari yang sebelumnya diusulkan adalah 44 ribu narapidana.

"Dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu,” tutur Supratman dalam laporannya di rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2) lalu.

Ia mengatakan, proses asesmen terhadap para narapidana yang memenuhi syarat bisa segera diselesaikan, sehingga amnesti dapat diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan narapidana yang mendapat amnesti dari pemerintah akan diikutkan pada program rehabilitasi dari komponen cadangan (Komcad) di bawah naungan TNI hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan," kata Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2) lalu.

Sejauh ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sudah melakukan verifikasi awal terhadap 44.495 narapidana calon penerima amnesti.

Hasilnya, berdasarkan identifikasi awal berdasarkan kriteria yang diatur dalam undang-undang, terdapat 19.337 calon penerima amnesti yang lolos verifikasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Foto: Dok. Imigrasi

Meski begitu, Agus menjelaskan bahwa hingga data ini dipaparkan, belum ada data pasti penerima remisi. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar data ini akan mengalami perubahan.

"Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi diprediksi juga akan mengalami perubahan jumlah data mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan," pungkasnya.

Berikut adalah rinciannya berdasarkan data yang dipaparkan Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2):

Narapidana dan anak binaan pengguna narkotika

a. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran Mahkamah Agung Nomor 042010 sebanyak 15.447 orang, namun jumlah ini akan ditelaah kembali oleh Kementerian Imipas berdasarkan UU Nomor 04 tahun 2010 untuk meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti untuk melihat apakah sasaran pemberian amnesti masuk dalam kategori pengguna atau pemakai.

Narapidana dan anak Binaan terkait dengan UU ITE terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang, dan terkait pasal UU ITE 377 orang.

Narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus, sakit berkepanjangan sebanyak 270 orang, orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang, perempuan hamil 6 orang, perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang, anak binaan 409 orang, narapidana makar 10 orang.

Adapun puluhan ribu narapidana tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, yakni:

a. Pengguna narkoba pasal 127 uu 35/2009 tentang narkotika dan surat edaran MA RI nomor 4 tahun 2010.

b. Terkait UU ITE Pasal 45A ayat (2) Jo 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik.

c. Berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan sesuai pasal 29 ayat 5 dan pasal 6 permenkumham 16/2023 tentang cara pemberian remisi asimilasi cuti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

d. HIV/AIDS dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter di lapas rutan atau LPKA.

e. ODGJ dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kedokteran jiwa.

f. Usia di atas 70 tahun.

g. Disabilitas Intelektual keterbelakangan mental dibuktikan dengan surat keterangan spesialis dokter kejiwaan.

h. Perempuan Hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan.

i. Perempuan yang mempunyai anak kandung usia ≤ 3 tahun) dibuktikan dengan akta kelahiran surat tanda lahir.

Amnesti ini juga tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar sesuai dengan Pasal 111,112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2009, narapidana yang menerima hukuman pidana seumur hidup dan terpidana mati.

Lalu anak binaan yang melakukan tindak pidana umum kecuali melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan.

Kemudian narapidana makar yang dalam perkaranya tidak menggunakan senjata api.